Anger Economy: Ketika Kemarahan Menjadi Komoditas Media Sosial

Maraknya unggahan kemarahan di media sosial belakangan ini memunculkan pertanyaan: apakah semua itu murni organik, atau ada mekanisme yang sengaja memanfaatkannya? Lebih jauh, apakah fenomena ini hanya terjadi di Indonesia? Jawabannya mungkin tidak sesederhana itu, karena di balik layar, terdapat ekosistem yang sengaja dibangun untuk memancing emosi negatif.

Ekosistem kemarahan ini terbentuk dari akumulasi tekanan ekonomi, sosial, dan ketidakpuasan masyarakat. Relasinya berputar tanpa jeda: kemarahan dipicu oleh unggahan, lalu diekspresikan kembali sebagai unggahan. Siklus ini terus membesar, menciptakan apa yang bisa disebut sebagai anger society masyarakat yang secara sistematis mengubah rasa tidak nyaman menjadi unggahan bernada marah.

Contohnya, kasus tenaga kesehatan yang berkomentar tidak etis kepada pasien. Saat peristiwa itu viral, kemarahan publik langsung meledak. Masyarakat menilai dokter, yang terdidik dan tersumpah, tidak pantas berperilaku buruk. Padahal, di balik itu, mungkin ada frustrasi manusiawi akibat sistem kesehatan yang tidak memadai. Pertanyaannya, apakah kemarahan di media sosial hanya dipicu oleh relasi dokter-pasien?

Fenomena serupa juga terjadi pada profesi lain. Pada 21 Agustus 2024, seorang guru di Bali membuat konten sensual dengan siswinya, memicu kemarahan warganet dan klarifikasi dari Dinas Pendidikan setempat. Sebelumnya, pada 14 Desember 2021, seorang polisi yang menolak laporan korban perampokan juga menjadi sasaran amarah publik. Korban yang tasnya dirampok justru disuruh pulang dan disalahkan karena mengambil uang dalam jumlah besar. Unggahan korban memicu kecaman luas, dan polisi itu akhirnya dibebastugaskan.

Dari tiga kasus tersebut, ada kesamaan: perilaku tidak sepatutnya dari para profesional, yang melanggar etika relasi antarmanusia etika menghargai, memberdayakan, dan melayani. Pola inilah yang tampaknya dimanfaatkan oleh algoritma media sosial. Radosław Różycki dalam tulisannya "Bait for Anger" mengungkapkan bahwa sistem media sosial dirancang untuk mengeksploitasi psikis pengguna, meningkatkan jangkauan dan keuntungan platform. Algoritma rage bait memprioritaskan unggahan yang memicu emosi, mengubah kemarahan menjadi komoditas digital.

Cara kerjanya sederhana: platform memberi penghargaan pada keterlibatan (engagement), diukur dari reaksi, komentar, dan pembagian. Semakin banyak orang marah, semakin luas unggahan itu dipromosikan. Kemarahan menjadi indikator kualitas, dan setiap klik adalah mata uang. Shatadi Phoshoko, dalam tulisannya tentang ekonomi kemarahan, menyebut taktik ini sebagai manipulasi melalui konten yang dirancang untuk membangkitkan emosi buruk. Berita palsu atau nyata disusun untuk menarik reaksi, dan algoritma menjaga pengguna tetap menggulir, menanggapi, dan mengonsumsi.

Fenomena ini dikenal sebagai anger economy atau outrage economy. Kemarahan digunakan untuk menahan perhatian. Konten yang menyenangkan, seperti video lucu atau aksi filantropi, jarang memicu amarah. Reaksinya hanya like atau pujian singkat. Namun, unggahan yang menampilkan perilaku tidak seharusnya memicu gejolak emosi. Ketidaknyamanan itu harus diekspresikan, minimal lewat komentar. Mengapa marah? Karena terjadi "pengambilalihan ketidakberdayaan" korban. Pasien yang meninggal, siswi yang dieksploitasi, atau perempuan yang laporannya ditolak, diimajinasikan tidak berdaya. Konsumen media mengambil alih ketidakberdayaan itu dan mengubahnya menjadi kemarahan.

Reaksi kompleks ini memakan waktu perhatian yang lebih lama, yang dibaca algoritma sebagai sinyal bahwa unggahan itu layak dipromosikan. Dengan demikian, kemarahan menjadi bahan baku monetisasi. Lantas, apa dampaknya? Phoshoko menyebut ada harga mahal: kerusakan psikologis, fragmentasi sosial, kerusakan wacana publik, dan menurunnya kepercayaan pada realitas. Masyarakat terjebak dalam lingkaran kemarahan, tanpa sadar apakah marah akan menyelesaikan masalah atau justru menjadi tujuan itu sendiri.