Anggota Komisi IX DPR Soroti Kasus Pasien BPJS Meninggal, Desak Evaluasi Total Manajemen RS

Anggota Komisi IX DPR yang juga berprofesi dokter, Maharani, menyoroti kasus tenaga kesehatan yang menghina pasien BPJS hingga akhirnya pasien tersebut meninggal dunia. Ia menilai peristiwa ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait manajemen rumah sakit dan waktu tunggu perawatan.

Maharani menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya pasien tersebut. "Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, saya menyatakan ikut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya pasien tersebut dan saya memandang kasus ini secara sangat serius," ujarnya saat dihubungi, Jumat (7/8/2026).

Ia meminta semua pemangku kepentingan untuk fokus pada solusi dan evaluasi. Menurutnya, harus ada perbaikan sistemik, termasuk evaluasi total terhadap durasi waktu tunggu pasien rawat inap. "Peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi total manajemen rumah sakit, khususnya pada alur triage dan masa tunggu rawat inap (waiting time)," tegasnya.

"Waktu tunggu hingga 8 jam bagi pasien berisiko tinggi adalah celah krusial yang tidak boleh terulang. Kita perlu memastikan sistem kontrol patient safety di setiap rumah sakit berjalan responsif 24/7 tanpa kompromi," lanjutnya.

Maharani juga mendesak agar stigmatisasi terhadap pasien BPJS dihentikan. Ia menegaskan tidak boleh ada perlakuan berbeda antara pasien BPJS dan non-BPJS. "Tidak boleh ada narasi atau pembedaan perlakuan antara pasien BPJS Kesehatan dan non-BPJS. JKN adalah program strategis negara untuk melindungi rakyat, dibiayai dari iuran warga dan APBN. Seluruh tenaga medis wajib menjunjung tinggi asas kesetaraan (equity) dan keadilan dalam pelayanan kesehatan," ujarnya.

Selain itu, ia mendorong penguatan etika profesi tenaga kesehatan serta perlindungan terhadap mereka. "Kami di Komisi IX sangat mengapresiasi dedikasi mayoritas nakes kita yang bekerja keras di garda terdepan. Namun, integritas dan empati adalah roh dari pelayanan medis. Kami mendorong organisasi profesi (seperti IDI dan PPNI) serta Kementerian Kesehatan untuk terus memperkuat pembinaan etika, literasi digital, sekaligus memperhatikan kesejahteraan dan mental health para nakes agar terhindar dari burnout yang berdampak pada kualitas layanan," jelasnya.