Menteri PANRB: Transformasi Digital Harus Libatkan Seluruh Ekosistem

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya dengan membangun aplikasi. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kelompok rentan, dunia usaha, akademisi, hingga mitra pembangunan, untuk berkolaborasi menghadirkan layanan publik yang sederhana, aman, dan terpercaya.

Hal itu disampaikan Rini dalam Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026 di Jakarta, Kamis (6/8/2026). Menurutnya, tantangan saat ini adalah membangun pemerintahan yang bekerja sebagai satu kesatuan, bukan sekadar menambah jumlah aplikasi.

"Tantangan kita hari ini bukan lagi membangun lebih banyak aplikasi, melainkan membangun pemerintah yang bekerja sebagai satu kesatuan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih sederhana, terintegrasi, aman, dan dapat dipercaya," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2026).

Rini menekankan bahwa pelayanan publik harus dirancang mengikuti perjalanan hidup masyarakat, bukan mengikuti batas-batas kewenangan instansi. Karena itu, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, lanjut usia, kelompok berpenghasilan rendah, hingga mereka yang memiliki keterbatasan akses digital perlu dilibatkan sejak tahap perancangan layanan.

Untuk mewujudkan layanan yang inklusif, pemerintah membangun Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi digital bersama. DPI mencakup identitas digital, pertukaran data, pembayaran digital, serta pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan. Fondasi ini memungkinkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menghadirkan layanan yang saling terhubung tanpa membangun sistem yang terpisah-pisah.

Penerapan DPI telah terlihat dalam digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang menjangkau 38 provinsi dan 152 kabupaten/kota. Sekitar 67 persen wilayah implementasinya berada di luar Pulau Jawa, dengan cakupan sekitar 111 juta penduduk atau 36,6 juta rumah tangga.

Integrasi identitas digital, verifikasi biometrik, dan pertukaran data yang aman berhasil memangkas proses verifikasi kelayakan bantuan sosial dari sekitar 75-200 hari menjadi hanya satu menit hingga enam jam. Biaya yang sebelumnya mencapai sekitar Rp150 ribu juga turun menjadi sekitar Rp10 ribu atau bahkan lebih rendah.

"Keberhasilan tidak diukur dari banyaknya sistem yang dibangun, tetapi dari seberapa besar waktu yang dapat dihemat, biaya yang dikurangi, dan kemudahan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Rini.

Dia menambahkan bahwa transformasi digital tidak boleh menciptakan kesenjangan baru. Pemerintah menerapkan pendekatan omnichannel melalui layanan tatap muka, layanan bergerak, kios mandiri, maupun layanan digital jarak jauh, sehingga setiap warga dapat mengakses pelayanan sesuai kebutuhan dan kondisinya.

"Yang harus disatukan bukanlah kapal pelayanannya, melainkan proses bisnis, data, dan sistem yang bekerja di baliknya. Dengan demikian, masyarakat memperoleh pelayanan yang sama, cepat, dan konsisten melalui kanal apa pun yang mereka pilih," jelasnya.

Rini mengajak seluruh ekosistem digital, baik dunia usaha, industri digital, akademisi, masyarakat sipil, komunitas, hingga mitra pembangunan untuk menjadi bagian dari transformasi digital Indonesia. Menurutnya, layanan publik yang inklusif hanya dapat diwujudkan ketika mereka yang membangun kebijakan, mengembangkan teknologi, dan merasakan langsung layanan duduk bersama sejak awal.

Kolaborasi tersebut menjadi fondasi untuk memastikan transformasi digital tidak hanya menghadirkan teknologi yang semakin maju, tetapi juga pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat, mampu menjangkau setiap warga, membuka akses yang setara, dan memastikan tidak seorang pun tertinggal dari pelayanan publik.