Sari Yuliati: Perdagangan Karbon Jangan Hanya Berorientasi Bisnis

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan bahwa pengembangan perdagangan karbon di Indonesia tidak boleh semata-mata berorientasi pada bisnis. Ia berharap instrumen ini dapat menjadi alat strategis untuk mendorong kesejahteraan rakyat.

"Trading carbon jangan hanya dipandang sebagai instrumen bisnis atau perdagangan internasional semata. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai ekonomi dari karbon dapat dikembalikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat adat, petani hutan, nelayan, dan seluruh komunitas yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan," ujar Sari Yuliati dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, perdagangan karbon berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung visi pembangunan nasional berbasis ekonomi hijau. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada tata kelola yang akuntabel, kepastian regulasi, serta mekanisme distribusi manfaat yang adil.

"Ekonomi hijau bukan sekadar mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja hijau, meningkatkan investasi berkelanjutan, memperkuat industri rendah karbon, dan menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat," lanjutnya.

Sari Yuliati juga mendorong pemerintah agar setiap proyek karbon melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra utama, bukan sekadar objek pembangunan. Dengan demikian, insentif ekonomi yang dihasilkan dari perdagangan karbon dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjaga kawasan konservasi dan sumber daya alam.

DPR RI, kata dia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan perdagangan karbon berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Menurutnya, kredibilitas Indonesia di pasar karbon global harus dibangun melalui tata kelola yang kuat sehingga mampu menarik investasi hijau tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Sari Yuliati optimistis bahwa dengan dukungan regulasi yang tepat serta sinergi antara pemerintah, DPR RI, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin ekonomi hijau di kawasan. Ia menilai hal ini sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan demi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

"Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemasok kredit karbon bagi dunia. Kita harus mampu menjadikan perdagangan karbon sebagai instrumen pembangunan nasional yang memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang," tegasnya.