Kemendagri Minta Pemda Optimalkan Pendataan Penerima Bedah Rumah

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah mengoptimalkan pendataan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau bedah rumah. Ia menekankan pentingnya peran daerah agar program tersebut tepat sasaran, menyentuh masyarakat miskin yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

"Oleh sebab itu saya mengimbau kepada teman-teman daerah minggu depan datanya diperlihatkan, yang mana yang kuotanya masih kurang tolong segera betul-betul teman-teman di daerah bertanggung jawab untuk membela masyarakat miskinnya untuk bisa rumahnya mendapat [program] bedah rumah," ujar Tomsi dalam keterangan tertulis, Senin (20/7/2026).

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Acara berlangsung secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta.

Tomsi mengungkapkan proses penetapan Calon Penerima Bantuan di berbagai daerah masih perlu dipercepat. Hingga saat ini, jumlah CPB yang telah ditetapkan baru mencapai 124.376 unit dari target 400.000 rumah tidak layak huni pada 2026. Ia mendorong Pemda berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik untuk memanfaatkan data masyarakat miskin Desil 1 sebagai dasar penetapan penerima bantuan.

Selain itu, ia mengingatkan agar Pemda mendahulukan masyarakat miskin ekstrem pada kelompok Desil 1 dan Desil 2. Menurutnya, prioritas itu penting karena masih banyak warga yang tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.

"Beberapa hari yang lalu saya berkeliling dan saya melihat sangat memprihatinkan, ada yang toilet sama dapur jadi satu, kemudian ada yang mau roboh, bocor di kiri kanan, kemudian lantainya tanah," ungkapnya.

Tomsi berharap Pemda memanfaatkan hasil evaluasi untuk mempercepat penyelesaian pendataan dan memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak. "Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk masyarakat yang kita cintai," pungkasnya.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Hermawan, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian PKP R. An An Andri Hikmat. Forum itu juga diikuti secara virtual oleh jajaran Pemda dari seluruh Indonesia.