Kemendagri Dorong Bulog dan Pemda Gelar Pangan Murah Massal Jelang HUT RI

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mendorong Perum Bulog dan pemerintah daerah untuk memperkuat langkah stabilisasi harga beras dan minyak goreng melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif. Langkah ini dinilai penting menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI guna menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi pangan.

"Apakah tidak bisa kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi?" ujar Tomsi dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/2026). Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Pembahasan Kelancaran Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, digelar secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta.

Tomsi menjelaskan, perkembangan harga beras dan minyak goreng saat ini memerlukan perhatian serius. Tekanan inflasi kedua komoditas itu telah terjadi di masing-masing 152 dan 109 kabupaten/kota pada minggu keempat Juli 2026. Menurutnya, pelaksanaan GPM secara luas pernah terbukti efektif mengendalikan gejolak harga, hingga berhasil menurunkan jumlah daerah terdampak kenaikan harga menjadi hanya sekitar 50 daerah.

Selain itu, ia menyoroti tingginya disparitas harga bawang putih dari tingkat distributor hingga pengecer. Kondisi itu mengindikasikan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap rantai distribusi agar margin harga tetap dalam batas wajar. "Dalam proses distribusinya ini juga perlu kita pahami bersama untuk kita bisa menjaga kelayakan harga bawang putih tersebut," ucapnya.

Tomsi mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemda memperkuat sinergi dalam mengawasi distribusi komoditas pangan. Tujuannya, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan bahwa Bulog telah merencanakan GPM yang akan digelar pada awal Agustus. Operasi pasar itu akan berlangsung serentak di seluruh Tanah Air dan berfokus pada komoditas beras.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan, serta jajaran pemda dari seluruh Indonesia.