Dino Patti Djalal Kritik RI Tak Kirim Delegasi ke Pemakaman Khamenei, Kemlu Buka Suara

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyoroti keputusan pemerintah Indonesia yang hanya mengirim duta besar dalam upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Kritik itu disampaikan melalui akun Instagram pribadinya dan langsung mendapat tanggapan dari Kementerian Luar Negeri.

Dalam unggahannya, Dino mempertanyakan sikap politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif. Ia heran mengapa pemerintah tidak memenuhi undangan Iran untuk mengirim delegasi resmi ke pemakaman Khamenei yang tewas dalam serangan militer ilegal. Menurut Dino, berbagai upaya Iran untuk mengundang Indonesia tidak mendapat tanggapan. Akhirnya, hanya Dubes RI di Teheran yang hadir, yang dianggap pihak Iran sebagai sikap menyepelekan.

Dino membandingkan dengan negara-negara lain seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Pakistan, Kazakhstan, Rusia, Tiongkok, India, Malaysia, dan Bangladesh yang mengirim delegasi tingkat menteri, bahkan Pakistan pada tingkat presiden. "Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia satu-satunya yang absen mengirim delegasi," tulisnya.

Ia juga mengaitkan ketidakhadiran itu dengan pengaruh Amerika Serikat. Dino mempertanyakan apakah prinsip bebas aktif mulai luntur karena Indonesia takut atau sungkan terhadap AS. Atau, menurutnya, ini lebih mencerminkan manajemen sistem politik luar negeri yang bermasalah, di mana surat undangan macet di berbagai meja dan tidak ada yang berani mengambil keputusan. Ia mencontohkan, Indonesia seharusnya bisa mengirim Wakil Menteri Luar Negeri urusan dunia Islam Anis Matta, tetapi yang bersangkutan justru sibuk keliling Asia Tengah untuk kunjungan rutin.

Dino menekankan bahwa Iran adalah sahabat lama Indonesia. Kehadiran delegasi resmi pada pemakaman Khamenei seharusnya menjadi momen pembuktian diplomasi bebas aktif, persahabatan RI-Iran, sekaligus sinyal tegas bahwa pembunuhan Ayatollah Khamenei adalah aksi ilegal yang melanggar hukum internasional.