PAN: Pernyataan Prabowo soal Demo Bayaran Bentuk Keprihatinan, Bukan Tuduhan

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga, angkat bicara menanggapi kritik Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal adanya demo bayaran. Menurut Viva, pernyataan Prabowo tersebut merupakan bentuk keprihatinan, bukan tuduhan tanpa dasar.

“Menurut PAN, pernyataan Presiden Prabowo yang menyoroti masih adanya demo bayaran adalah bentuk keprihatinan Presiden bahwa aspirasi rakyat di ruang publik telah dinodai oleh praktik politik uang,” kata Viva saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).

Ia menegaskan praktik semacam itu tidak sehat bagi demokrasi. Karena itu, menurutnya, Prabowo menyoroti hal tersebut sebagai langkah antisipatif.

“Hal ini tidak baik bagi kehidupan demokrasi dan harus dihentikan. Bagi oknum yang mengotori gerakan moral itu harus diproses secara hukum,” ucap dia.

Viva juga menekankan bahwa Presiden Prabowo sangat terbuka terhadap kritik. Ia menyebut Prabowo hanya tidak ingin substansi kritik dirusak oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

“Justru kritik akan menjadi vitamin dan obat kuat bagi tubuh pemerintah. Tapi jangan merusak substansi kritik, terutama yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa sebagai kelompok pemuda terpelajar, yang menjadi komponen penting dari transformasi bangsa,” ujar dia.

“Moral force dari gerakan mahasiswa sebagai bentuk kritik konstruktif mesti dijaga dan dirawat kesuciannya agar tidak disusupi oleh penumpang gelap yang memiliki agenda politik tertentu, di luar tuntutan gerakan mahasiswa,” lanjutnya.

Viva pun menyampaikan pesan kepada Ganjar bahwa pemerintah saat ini tengah bekerja keras merealisasikan janji-janji politiknya. “Untuk Mas Ganjar, pemerintah sedang terus bekerja keras dan fokus untuk mewujudkan janji dan Asta Cita Presiden dalam kehidupan nyata. Terima kasih doanya Mas Ganjar,” imbuh dia.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Presiden Prabowo yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membayar aksi demonstrasi. Ganjar menegaskan tidak semua aksi demo bisa dikategorikan sebagai aksi bayaran.

“Beliau sudah tahu maka beliau sudah bisa menyikapi. PDI Perjuangan menghormati pernyataan-pernyataan Presiden yang beliau sampaikan di mana pun. Kami selalu mengikuti dengan saksama termasuk respons publik. Kalau memang ada pihak yang membiayai demonstrasi, tentu lebih baik dibuka kepada publik dan diproses secara hukum,” kata Ganjar saat dihubungi, Kamis (25/6).

Menurut Ganjar, demokrasi membutuhkan kepastian, bukan sekadar dugaan yang berujung pada polemik di ruang publik. Ia menegaskan tidak bisa serta-merta menuding semua aksi demonstrasi sebagai aksi yang dibiayai.

“Perlu kami sampaikan demokrasi itu membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar dugaan atau narasi yang akhirnya menjadi polemik publik,” ucap dia.

“Namun kita juga tidak boleh menganggap semua demonstrasi sebagai aksi bayaran. Fakta di lapangan menunjukkan persoalannya jauh lebih kompleks,” ujarnya.