Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa gaji guru dan aparatur sipil negara (ASN) masih belum layak. Penyebab utamanya, menurut dia, adalah praktik korupsi yang terus menggerogoti keuangan negara. Pengakuan ini mendapat sambutan positif dari Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi.
"Terima kasih kalau Presiden mengakui bahwa guru itu kurang, memang kenyataannya itu sangat kurang," ujar Unifah saat dihubungi pada Kamis (25/6/2026). Ia menambahkan, keterusterangan kepala negara patut diapresiasi. Harapannya, perbaikan tata kelola pendidikan dan efisiensi anggaran benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
Unifah menegaskan bahwa persoalan kesejahteraan guru telah lama menjadi perhatian utama PGRI. Organisasinya terus mendorong pemerintah untuk menaikkan gaji tenaga pendidik. "Kesejahteraan guru dan profesionalisme serta perlindungan menjadi concern PGRI. Jadi, dengan kondisi guru yang sederhana ini diharapkan dapat ditingkatkan kualitas dan kesejahteraannya dari waktu ke waktu," tuturnya.
Menurut Unifah, guru tidak menuntut kesejahteraan secara berlebihan. Ia berharap pemerintah segera menetapkan standar gaji yang jelas bagi profesi guru. "Kalau kami sih nggak egois. Minimum satu kali gaji pokok dan ada standar gaji minimum buat guru itu adalah kebahagiaan bagi kami karena kita mengerti negara juga sedang menghadapi berbagai tantangan," jelasnya. Ia mencontohkan, sebagaimana pekerja lain memiliki upah minimum regional (UMR), guru juga semestinya memiliki pendapatan minimum yang terjamin.
Artikel Terkait
Gempa M 6,7 di Sigi Rusak 2.533 Rumah dan 1.349 Gempa Susulan Terjadi
Kemensos Buka Peluang Kerja Sama dengan ITB Visi Nusantara untuk Berdayakan Desa dan Tampung Lulusan Sekolah Rakyat
Wall Street Tertekan Lagi, Sektor Teknologi Lesu Jelang Laporan Micron
Komnas HAM Kecam Kekerasan dan Penyekapan Wanita di Bandung, Desak Efek Jera bagi Pelaku