Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Kholid, angkat bicara mengenai posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dinilai abu-abu dalam peta politik nasional. Menurut Kholid, keputusan sebuah partai untuk berada di dalam maupun di luar pemerintahan memiliki peran yang sama pentingnya bagi sistem demokrasi.
“Kami menghormati pilihan politik setiap partai. Dalam negara demokrasi, keberadaan partai di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama penting dan sama-sama dibutuhkan,” ujar Kholid saat dihubungi pada Sabtu (20/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Kholid menanggapi spekulasi mengenai langkah politik PDIP yang belum menentukan sikap secara tegas. Ia menegaskan bahwa partainya tidak mempersoalkan arah politik yang akan diambil oleh partai berlambang banteng moncong putih itu.
Di sisi lain, Kholid menilai bahwa jika PDIP akhirnya memutuskan untuk berada di luar pemerintahan, langkah tersebut tetap konstitusional dan sah secara hukum. Ia bahkan menambahkan bahwa keputusan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi keseimbangan kekuasaan.
“Jika PDI Perjuangan memilih berada di luar pemerintahan, itu merupakan pilihan yang sah, konstitusional dan baik juga bagi demokrasi kita karena semakin memperkuat fungsi checks and balances di parlemen,” tuturnya.
Pernyataan ini muncul di tengah dinamika politik yang masih cair menjelang pembentukan koalisi pemerintahan. Sikap PDIP menjadi salah satu sorotan karena partai tersebut merupakan salah satu kekuatan politik besar yang belum secara resmi menyatakan dukungan terhadap pemerintah saat ini.
