Dewan Ekonomi Jerman Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Jadi 0,5 Persen, Daya Saing Industri Terancam

Pertemuan Kanselir Jerman Friedrich Merz dengan jajaran dewan ekonom independen pada Rabu (27/5) lalu, bukannya membawa angin segar, justru menjadi ajang pengumuman suram bagi perekonomian negara dengan kekuatan industri terbesar di Eropa itu. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kanselariat tersebut, Ketua German Council of Economic Experts, Monika Schnitzer, secara terbuka menyampaikan revisi proyeksi pertumbuhan yang jauh dari harapan.

"Sayangnya, kami harus menurunkan proyeksi pertumbuhan yang kami sampaikan dalam laporan tahun ini," ujar Schnitzer sebelum pertemuan dimulai. Ia memaparkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Jerman indikator utama yang mengukur total nilai barang dan jasa yang diproduksi kini diperkirakan hanya tumbuh 0,5 persen pada tahun ini dan 0,8 persen pada tahun depan. Sementara itu, tingkat inflasi atau kenaikan harga barang diperkirakan mencapai 3 persen pada 2026. Angka-angka ini menjadi pukulan telak, terutama karena bertolak belakang dengan janji utama Merz saat menjabat pada Mei 2025, yaitu mengembalikan pertumbuhan ekonomi Jerman dalam waktu cepat.

Di sisi lain, gelombang kekecewaan kian nyata dari kalangan pelaku industri. Sejumlah asosiasi industri terkemuka menyuarakan keprihatinan mendalam, bahkan menyebut posisi daya saing Jerman dalam ekonomi global saat ini berada dalam situasi paling rentan sejak berakhirnya Perang Dunia II. Padahal, satu dari empat lapangan pekerjaan di Jerman bergantung pada sektor industri. Selama beberapa dekade, ekspor mobil, mesin, produk kimia, dan farmasi menjadi tulang punggung kemakmuran negeri ini. Namun, sejak perlambatan ekonomi berkepanjangan dimulai pada 2019, perusahaan-perusahaan Jerman mulai kehilangan daya saing globalnya. Kini, para eksportir pun secara terbuka mempertanyakan apakah kondisi ini masih bisa pulih seperti sediakala.

Hingga musim gugur tahun lalu, masih ada secercah harapan bahwa ekonomi Jerman akan pulih pada 2026. Namun, konflik bersenjata di Iran memupuskan harapan tersebut. Harga minyak pemanas melonjak hingga 40 persen, sementara harga gas dan listrik diperkirakan terus meningkat. Sebelum perang pecah, sekitar 20 persen konsumsi minyak dan gas alam cair dunia diangkut melalui Selat Hormuz di lepas pantai Iran. Gangguan di jalur strategis ini, ditambah dengan kebijakan tarif yang sebelumnya diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kini berdampak ke seluruh dunia. Amerika Serikat sendiri merupakan importir terbesar di dunia.

"Tarif dan krisis energi sangat memukul ekonomi Jerman karena negara ini merupakan eksportir barang sekaligus importir bahan bakar fosil," ujar ekonom Austria Gabriel Felbermayr, yang baru ditunjuk menjadi anggota Dewan Pakar Ekonomi Jerman. Ia menambahkan bahwa tekanan persaingan dari Cina juga semakin nyata. Pada 2025, Cina kembali meningkatkan volume ekspornya ke Eropa. Karena Eropa merupakan pasar utama ekspor Jerman, kondisi ini memberi tekanan besar terhadap industri Jerman, baik di pasar domestik maupun pasar negara ketiga.

Minimnya pertumbuhan ekonomi juga memperlihatkan persoalan struktural yang mendasar, terutama populasi yang menua dengan cepat. Dalam beberapa tahun ke depan, generasi baby boomer pasca-Perang Dunia II akan memasuki usia pensiun. Di saat yang sama, angka harapan hidup terus meningkat, angka kelahiran menurun, dan imigrasi ke Jerman juga mengalami penurunan. Akibatnya, biaya perawatan kesehatan dan layanan bagi lansia pun meningkat. Di Jerman, dana jaminan sosial dibiayai melalui kontribusi pekerja dan pemberi kerja. Saat ini, kontribusi tersebut sudah mencapai lebih dari 42 persen dari total biaya tenaga kerja.

"Tanpa reformasi, total iuran seluruh program asuransi sosial bisa meningkat hingga lebih dari 50 persen pada 2040," kata Schnitzer. Ia menekankan bahwa belanja harus ditekan dan pendapatan negara perlu dijaga stabil. Dewan Pakar merekomendasikan agar generasi lanjut usia ikut menanggung porsi biaya yang lebih besar. Secara keseluruhan, menurut Schnitzer, Jerman perlu menjalankan "reformasi yang juga membawa konsekuensi beban finansial nyata". Namun, rekannya sesama anggota Dewan, Achim Truger, tidak sepakat karena khawatir kebijakan itu justru membebani masyarakat.

Perbedaan pandangan ini pula yang membuat koalisi pemerintahan antara Partai Kristen Demokrat (CDU) yang konservatif dan Partai Sosial Demokrat (SPD) yang berhaluan tengah-kiri kesulitan menjalankan reformasi. Hingga kini, belum jelas pemangkasan anggaran bernilai miliaran euro mana saja yang pada akhirnya akan diterapkan. Usulan menaikkan iuran asuransi perawatan bagi warga tanpa anak juga menuai kritik tajam.

Para pakar juga menyuarakan kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal pemerintah federal. Mereka menilai peningkatan belanja berbasis utang untuk memperkuat militer dan memperbaiki infrastruktur Jerman yang menua akan membawa konsekuensi besar. Defisit anggaran diperkirakan mencapai 3,7 persen dari PDB tahun ini dan meningkat menjadi 4,3 persen tahun depan. Angka tersebut jauh melampaui batas maksimal 3 persen yang ditetapkan dalam kriteria stabilitas Uni Eropa.

Satu-satunya jalan keluar, menurut para pakar, adalah kebangkitan ekonomi yang digerakkan oleh kemajuan teknologi. Namun, mereka juga mengakui bahwa startup saja tidak cukup. Industri Jerman dinilai membutuhkan perubahan cara pandang secara mendasar. Perusahaan-perusahaan perlu mengalihkan investasi dari sektor otomotif ke sektor teknologi tinggi dan layanan kesehatan, yang saat ini menjadi pusat pengembangan riset besar-besaran. Tanpa langkah berani, prospek ekonomi Jerman ke depan masih diselimuti ketidakpastian.