Bank Dunia Proyeksikan Harga Energi Melonjak 24% Akibat Perang Timur Tengah, Terbesar Sejak Invasi Ukraina

Bisnis.com, JAKARTA – Perang di Timur Tengah, menurut proyeksi Bank Dunia, bakal bikin harga energi meroket hingga 24% tahun ini. Angka itu disebut-sebut sebagai lonjakan tertinggi sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 lalu. Bayangkan, dampaknya sudah mulai terasa.

Laporan terbaru mereka, Commodity Markets Outlook, memperkirakan harga komoditas secara keseluruhan naik 16% pada 2026. Bukan cuma energi, pupuk juga ikut terkerek. Belum lagi logam-logam utama yang harganya sudah mencetak rekor. Analisis ini bilang, guncangan semacam itu bakal bikin repot urusan lapangan kerja dan pembangunan.

Nah, yang bikin situasi makin runyam adalah serangan ke infrastruktur energi dan gangguan pelayaran di Selat Hormuz. Ingat, selat itu jalur vital sekitar 35% perdagangan minyak mentah global lewat situ. Akibatnya, pasokan minyak dunia sempat jeblok drastis. Di tahap awal, turunnya sekitar 10 juta barel per hari. Itu guncangan terbesar sepanjang sejarah, kata mereka.

Otomatis, harga minyak dunia langsung terbang. Memang sempat turun sedikit dari puncaknya, tapi pertengahan April lalu harga minyak Brent masih lebih dari 50% lebih tinggi dibanding awal tahun. Gila, ya.

Sepanjang 2026, rata-rata harga minyak Brent diproyeksikan mencapai US$86 per barel. Bandingkan dengan tahun 2025 yang cuma US$69 per barel. Tapi catat, proyeksi ini punya asumsi: gangguan paling parah selesai pada Mei, dan lalu lintas di Selat Hormuz berangsur normal lagi menjelang akhir 2026. Kalau tidak? Ya, lain cerita.

Indermit Gill, Kepala Ekonom sekaligus Wakil Presiden Senior untuk Ekonomi Pembangunan Bank Dunia, punya gambaran sendiri. Menurut dia, dampak perang itu menghantam ekonomi global secara berlapis.

“Pertama melalui kenaikan harga energi, kemudian harga pangan, dan akhirnya inflasi yang lebih tinggi. Semua itu akan mendorong kenaikan suku bunga serta membuat beban utang semakin mahal,” ujar Gill dalam rilis resmi, Rabu (29/4/2026).

Yang paling menderita? Kelompok masyarakat miskin, jelas. Porsi belanja mereka untuk pangan dan energi jauh lebih besar. Negara berkembang yang sudah tercekik utang juga bakal kena imbasnya.

“Ini mengingatkan kita pada satu kenyataan pahit: perang adalah kemunduran pembangunan,” katanya lagi.

Di sisi lain, harga pupuk diperkirakan naik 31% pada 2026. Urea? Lonjakannya sampai 60%. Petani jelas tertekan, dan ujung-ujungnya produksi pangan bisa terganggu. World Food Programme bahkan punya perkiraan lebih suram: kalau konflik berkepanjangan, bakal ada tambahan 45 juta orang yang berisiko alami kerawanan pangan akut tahun ini.

Sementara itu, logam dasar seperti aluminium, tembaga, dan timah juga diprediksi tembus rekor. Permintaan dari sektor pusat data, kendaraan listrik, dan energi terbarukan lagi tinggi-tingginya. Logam mulia? Harganya juga gila-gilaan. Rata-rata naik 42% pada 2026, didorong permintaan aset safe haven karena situasi geopolitik yang nggak pasti.

Kenaikan harga komoditas ini jelas bakal mendorong inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Di negara berkembang, inflasi diperkirakan tembus rata-rata 5,1% pada 2026 lebih tinggi dari proyeksi sebelum perang. Pertumbuhan ekonominya pun melambat jadi 3,6%.

Proyeksi Jika Situasi Memburuk

Tapi tunggu, ini masih skenario dasar. Kalau konflik makin parah atau gangguan pasokan lebih lama dari dugaan, harga bisa naik lebih tinggi lagi. Bayangkan, harga minyak Brent bisa rata-rata US$115 per barel pada 2026. Itu terjadi kalau fasilitas minyak dan gas utama rusak parah dan pemulihan ekspor lambat.

Dampaknya bakal merembet ke mana-mana. Harga pupuk dan energi alternatif seperti biofuel ikut melonjak. Inflasi di negara berkembang bisa terdorong hingga 5,8%. Ngeri.

Bank Dunia mengingatkan pemerintah untuk hati-hati. Ruang fiskal makin sempit. Ayhan Kose, Deputi Kepala Ekonom merangkap Direktur Prospects Group Bank Dunia, punya pesan khusus.

“Pemerintah harus menahan godaan untuk menerapkan langkah-langkah dukungan fiskal yang luas dan tidak terarah. Itu berpotensi mendistorsi pasar dan mengikis bantalan fiskal. Sebaliknya, kebijakan sebaiknya difokuskan pada dukungan yang cepat, bersifat sementara, dan ditargetkan kepada rumah tangga yang paling rentan,” ujarnya.