MRP Papua Tengah Desak Pemerintah Ubah Pendekatan Keamanan di Papua

Dari Nabire, suara yang menyerukan perubahan mulai terdengar lebih lantang. Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah mendesak pemerintah untuk mengubah total cara pandang dalam menangani konflik di Bumi Cendrawasih. Bukan lagi sekadar soal keamanan, melainkan sebuah solusi yang benar-benar komprehensif. Tujuannya jelas: perdamaian dan rasa aman bagi warga di tanah ini.

Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menegaskan hal itu di Nabire, Jumat lalu. Menurutnya, pendekatan yang selama ini mengandalkan kekuatan militer dan polisi saja sudah tak memadai. “Pemerintah harus berani mencari solusi yang menyeluruh agar masyarakat bisa hidup aman dan damai,” tegasnya.

Ia melihat, langkah strategis seperti dialog terbuka dan evaluasi kebijakan secara menyeluruh mutlak diperlukan. Pemerintah pusat dan daerah, dalam pandangannya, perlu membuka ruang percakapan dengan semua pihak. Hanya dengan cara itu jalan keluar yang berkelanjutan bisa ditemukan.

Nyatanya, penambahan pasukan besar-besaran baik TNI maupun Polri di daerah rawan konflik tak kunjung meredam situasi. Malah, kekerasan terus berulang.

“Memang tujuan negara bagus, karena polisi dan tentara itu bagian dari pagar negara. Tapi terbukti pengiriman pasukan banyak tidak menjamin keamanan,” ujar Agustinus.

Ia menyebut contoh konkretnya di Dogiyai. Konflik horisontal antarwarga maupun antara masyarakat dengan aparat masih saja terjadi. Ini bukti bahwa pendekatan lama gagal menyelesaikan persoalan hingga ke akarnya. Perlu strategi baru yang lebih humanis dan berpandangan jangka panjang.

Pendekatan Humanis sebagai Jalan Keluar

Lalu, apa yang ditawarkan? Agustinus mendorong pendekatan yang lebih manusiawi. Ia meminta pemerintah lebih menghadirkan solusi lewat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian warga. Baginya, jaminan keamanan baru akan tercipta jika masyarakat merasa sejahtera dan diperlakukan adil. Penegakan hukum yang tidak memihak pun menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan.

“Yang dibutuhkan adalah perubahan pendekatan agar Papua menjadi tanah damai dan membawa kesejahteraan bagi semua,” katanya menekankan.

Harapannya, Papua bisa diarahkan menjadi wilayah yang damai dan makmur. Tempat dimana semua warga, baik orang asli Papua maupun pendatang dari berbagai daerah di Indonesia, bisa hidup berdampingan dengan tenang.

Pandangan dan desakan ini bukan sekadar wacana. Agustinus mengaku telah menyampaikannya langsung kepada perwakilan Kementerian HAM yang berkunjung ke Nabire beberapa hari lalu. Kunjungan itu sendiri terkait penyelidikan kasus konflik di Dogiyai. Momentum itu digunakan untuk mendorong agar solusi humanis benar-benar dipertimbangkan sebagai jalan utama menuju perdamaian.