MRP Papua Tengah Desak Pemerintah Ubah Pendekatan Keamanan di Papua

Dari Nabire, suara yang menyerukan perubahan mulai terdengar lebih lantang. Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah mendesak pemerintah untuk mengubah total cara pandang dalam menangani konflik di Bumi Cendrawasih. Bukan lagi sekadar soal keamanan, melainkan sebuah solusi yang benar-benar komprehensif. Tujuannya jelas: perdamaian dan rasa aman bagi warga di tanah ini.

Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menegaskan hal itu di Nabire, Jumat lalu. Menurutnya, pendekatan yang selama ini mengandalkan kekuatan militer dan polisi saja sudah tak memadai. “Pemerintah harus berani mencari solusi yang menyeluruh agar masyarakat bisa hidup aman dan damai,” tegasnya.

Ia melihat, langkah strategis seperti dialog terbuka dan evaluasi kebijakan secara menyeluruh mutlak diperlukan. Pemerintah pusat dan daerah, dalam pandangannya, perlu membuka ruang percakapan dengan semua pihak. Hanya dengan cara itu jalan keluar yang berkelanjutan bisa ditemukan.

Nyatanya, penambahan pasukan besar-besaran baik TNI maupun Polri di daerah rawan konflik tak kunjung meredam situasi. Malah, kekerasan terus berulang.

“Memang tujuan negara bagus, karena polisi dan tentara itu bagian dari pagar negara. Tapi terbukti pengiriman pasukan banyak tidak menjamin keamanan,” ujar Agustinus.

Ia menyebut contoh konkretnya di Dogiyai. Konflik horisontal antarwarga maupun antara masyarakat dengan aparat masih saja terjadi. Ini bukti bahwa pendekatan lama gagal menyelesaikan persoalan hingga ke akarnya. Perlu strategi baru yang lebih humanis dan berpandangan jangka panjang.