IKUB Jawa Barat 2025 Capai 79,43, Kerukunan Beragama Masuk Kategori Tinggi

Angka 79,43. Itulah skor Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Jawa Barat di tahun 2025, sebuah capaian yang masuk kategori tinggi. Apa artinya? Secara sederhana, kondisi di lapangan terbilang toleran dan cukup harmonis. Tak cuma angka mati, tapi ini gambaran nyata hubungan antar warga yang berbeda keyakinan.

Menurut Dedi Mulyadi, Kepala Bappeda Jabar, angka IKUB ini bukan sekadar laporan. Ia menyebutnya sebagai indikator penting keberhasilan pemerintah daerah dalam meredam potensi konflik sosial yang berlatar belakang agama.

"Hubungan sosial masyarakat relatif harmonis dan saling menghargai dalam pelaksanaan ibadah. Konflik keagamaan yang berskala besar tergolong minim,"

Demikian penjelasan Dedi dalam rilis tertulisnya, Senin (30/3/2026).

Di sisi lain, kondisi stabil seperti ini punya dampak riil lainnya: menumbuhkan rasa aman. Bagi para investor dan pelaku ekonomi, suasana yang rukun jelas jadi pertimbangan utama. Mereka bisa lebih leluasa berkegiatan.

Kalau dibandingkan dengan angka nasional, posisi Jabar memang lebih baik. Rata-rata nasional sendiri berada di angka 77,89. Artinya, tingkat kerukunan di tanah Pasundan ini sedikit lebih unggul.

Lantas, apa yang memengaruhi capaian ini? Faktornya beragam. Mulai dari kondisi sosial masyarakatnya sendiri, sampai pada kebijakan-kebijakan yang digulirkan pemda. Program pembinaan untuk lembaga-lembaga keagamaan, ditambah aneka kegiatan lintas iman, nyata-nyata berkontribusi menjaga harmoni itu tetap hidup.

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga tak bisa dianggap sepele. Keberadaannya, dari level provinsi hingga kota dan kabupaten, aktif menjaga stabilitas. Mereka jadi jembatan komunikasi yang efektif antar umat beragama.

Yang tak kalah penting adalah interaksi sehari-hari. Masyarakat dengan latar belakang agama berbeda ternyata cukup intens berbaur. Interaksi sosial alami ini, rupanya, jadi perekat kebersamaan yang ampuh. Ia memperkuat rasa saling percaya dan pada akhirnya mendongkrak kualitas kerukunan itu sendiri.

Namun begitu, pemprov Jabar tampaknya tak mau berpuas diri. Berbagai kebijakan terus didorong untuk memperkuat harmoni sosial. Tujuannya jelas: menjaga stabilitas yang sudah terbangun agar bisa berkelanjutan. Kerukunan, bagaimanapun, adalah modal sosial yang paling berharga.