Soedeson Tandra, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, angkat bicara soal pemandangan yang tak biasa di sidang mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Yang jadi sorotannya adalah tiga prajurit TNI yang berdiri tegak di barisan paling depan, menghadap para pengunjung sidang. Menurut Tandra, sikap mereka itu terlihat berlebihan.
"Prosedur pengamanan di ruang sidang kan sudah diatur pengadilan," ujarnya saat dihubungi Selasa lalu. "Nah, menurut saya, teman-teman oknum itu ya, agak berlebihan. Jelas berlebihan. Kalau urusan pengamanan, mestinya diserahkan sepenuhnya ke pengadilan. Bukan jadi urusan pihak luar."
Sebenarnya, Tandra menegaskan, sidang yang terbuka untuk umum memang boleh dihadiri siapa saja. Tapi di sisi lain, segala sesuatu tentu ada aturan mainnya, termasuk soal perizinan.
"Sidang terbuka untuk umum. Siapa saja boleh hadir, TNI atau lainnya, tidak ada larangan hukum," katanya.
Ia lalu melanjutkan, "Bukan cuma TNI. Polisi pun, kalau mau ikut mengamankan, juga harus minta izin dulu ke pengadilan. Jadi waktu hakim menegur, sebenarnya dia cuma mau memastikan identitas dan tujuan mereka hadir di sana. Begitu kan? Dan urusan itu sudah selesai."
Bagi politisi senior ini, tindakan ketiga prajurit itu jelas melampaui batas. Ia mengingatkan, di dalam ruang sidang, kewenangan mutlak ada di tangan majelis hakim. Titik.
"Oknum-oknum itu berlebihan, terlalu. Apalagi sampai menghalangi kamera dan sebagainya," tegas Tandra. "Di ruang sidang, yang berhak melarang itu cuma hakim. Kekuasaan penuh ada di tangan majelis, bukan yang lain."
Ia menilai teguran dari hakim sudah tepat. Menurutnya, seharusnya ada koordinasi dan izin resmi lebih dulu untuk hal-hal seperti ini.
Artikel Terkait
Australia Desak Warganya di Iran: Segera Pergi, Situasi Makin Memburuk
Isteri Laporkan, Polisi Gerebek Suami yang Selingkuh di Hotel
Amran Salah Sebut Ridwan Kamil, Istigfar di Hadapan Prabowo dan Pejabat Negara
Serangan Udara Saudi Gempur Al-Dhale Usai Pemimpin Separatis Tolak Ultimatum Riyadh