Di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis lalu (11/12), suasana cukup meriah. ASDP baru saja menerima sebuah penghargaan penting. Bukan sembarang penghargaan, ini soal keterbukaan informasi. Dan yang menarik, perjalanan mereka ke puncak ini terbilang cepat. Hanya dalam setahun, status mereka melesat dari "Tidak Informatif" menjadi "Informatif" berdasarkan penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP).
Hasil itu jelas bukan pencapaian kecil. Dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 ini, KIP menilai total 387 badan publik se-Indonesia. Dari jumlah itu, cuma 197 yang berhasil menyandang predikat Informatif. ASDP termasuk di dalamnya, dan penilaiannya cukup optimal.
Menurut sejumlah saksi, capaian ini menempatkan ASDP sebagai salah satu BUMN yang dinilai sukses menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Bukan cuma di atas kertas, tapi terukur dan konsisten.
Heru Widodo, Direktur Utama ASDP, menegaskan hal itu. Baginya, ini lebih dari sekadar piala atau prestasi administratif belaka.
"Penghargaan ini bukan hanya pengakuan atas kinerja ASDP, tetapi juga menjadi amanah bagi kami untuk terus menghadirkan pengelolaan informasi yang semakin terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Transparansi adalah fondasi layanan publik yang dipercaya,"
Demikian penjelasan Heru dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/12/2025). Ia menekankan, semua ini buah dari komitmen kolektif seluruh perusahaan untuk membangun kepercayaan publik. Caranya? Melalui keterbukaan informasi yang berkelanjutan.
Di sisi lain, transformasi internal perusahaan memang terasa. Reformasi digulirkan menyeluruh, mulai dari kebijakan, sistem, hingga membangun budaya kerja yang lebih terbuka. Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, punya penjelasan menarik soal ini.
"Keterbukaan informasi juga kami implementasikan secara nyata melalui digitalisasi layanan tiket Ferizy. Melalui platform ini, masyarakat dapat mengakses informasi keberangkatan secara transparan, proses pembelian yang jelas, serta pencatatan manifest yang akurat. Ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan penyeberangan,"
Windy menambahkan, prinsip keterbukaan kini sudah jadi bagian integral dari transformasi layanan mereka. Baik ke dalam maupun ke luar. Berbagai kanal informasi sengaja dikembangkan. Tujuannya satu: memastikan publik punya akses yang luas dan mudah. Mulai dari info layanan, profil perusahaan, program TJSL, kampanye, sampai edukasi digital untuk pengguna jasa.
Ke depan, komitmen untuk menjaga konsistensi ini akan terus digaungkan. Nada serupa juga datang dari Ketua KIP Pusat, Donny Yoesgiantoro. Ia bilang, keterbukaan informasi bukan cuma soal mematuhi aturan. Lebih dari itu, ini adalah kebutuhan strategis yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Jadi, penghargaan ini mungkin sebuah titik terang. Sebuah penanda bahwa upaya membangun kepercayaan lewat transparansi, meski berat, bisa membuahkan hasil yang nyata.
Artikel Terkait
200 Ribu Buruh Diprediksi Padati Monas dalam Perayaan May Day 2026
Bareskrim Gagalkan Peredaran 18 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, Tiga Tersangka Ditangkap
Kebakaran Apartemen di Tanjung Duren, 110 Personel Damkar Dikerahkan
Pemerintah Percepat Penertiban Perlintasan Sebidang Usai Kecelakaan KA di Bekasi