Prabowo Tegaskan: Lahan Perusahaan Bisa Dicabut untuk Korban Bencana

Minggu malam (7/12/2025) lalu, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh. Suasana tegang, tapi jelas. Inti masalahnya cuma satu: lahan. Tanah untuk membangun hunian sementara bagi warga yang rumahnya hancur.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, yang melaporkan langsung. Dia bilang, percepatan pembangunan huntara mandek. Penyebabnya? Pemerintah daerah kesulitan menyediakan lokasi.

"Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama," ujar Suharyanto.

Prabowo langsung merespons. Bagi dia, negara tak boleh bertele-tele saat rakyat terdampak bencana butuh tempat tinggal. Dia minta semua kementerian dan lembaga terkait bergerak.

"Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua," tegasnya.

Nah, di sinilah pernyataan tegasnya keluar. Presiden menegaskan bahwa hak guna usaha (HGU) perusahaan pun bisa jadi taruhan. Kalau untuk kepentingan darurat rakyat, pencabutan sementara harus dilakukan.

"Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada," kata Prabowo tanpa ragu.