Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, soal perlunya koalisi permanen buat pemerintahan kini disorot. Menurut Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), usulan itu bukan sekadar saran biasa. Ia menilai itu sebagai serangan balik terhadap Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin.
Latar belakangnya? Beberapa waktu lalu, Cak Imin mengajak tiga menteri untuk melakukan tobat nasuha pasca bencana di Sumatera. Bagi Adi, ajakan itu terdengar seperti ajakan berperang karena menyasar elite partai yang dinilai publik punya kontribusi pada kerusakan alam.
“Tapi karena ini kan yang ngomong adalah Muhaimin Iskandar, ya sebenarnya seperti ajakan perang,” ujar Adi dalam diskusi ‘Total Politik’ di ASA Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2025).
“Yang disebut itu kan ketua umum partai atau elite yang dinilai punya kontribusi terkait kerusakan alam di Sumatera. Menteri ESDM, lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, persoalan jadi berlarut-larut. Makanya Bahlil balas, ‘Cak Imin juga layak taubat nasuha’,” tambahnya.
Nah, di sisi lain, respons Bahlil tak berhenti di situ. Dalam pidato politiknya di puncak HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12), ia menyampaikan usulan formal ke Presiden Prabowo Subianto. Intinya: pemerintah butuh stabilitas, dan untuk itu perlu dibentuk koalisi permanen.
Artikel Terkait
Andre Rosiade Langsung Turun ke Parak Jambu Usai Mendarat, Bagikan Sembako dan Modal Usaha
Habiburokhman Tegaskan Amnesti Bukan Rekonsiliasi, Hukum Bukan Alat Balas Dendam
Bocah 6 Tahun Tewas Tenggelam di Situ Rawa Jejed Usai Bermain Air Hujan
Korsleting Picu Kobaran Api, Kapal Nelayan Hangus di Pelabuhan Muara Baru