Kebangsaan Progresif: Strategi Ibas Hadapi Tantangan Global dengan Inovasi dan Data

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas, menekankan bahwa ide kebangsaan harus diwujudkan dalam kebijakan publik yang langsung menyentuh masyarakat. Kebijakan ini, menurutnya, harus memiliki landasan moral, ilmu pengetahuan, serta memanfaatkan kemajuan teknologi.

Pernyataan ini disampaikan Ibas dalam kuliah umum bersama Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia. Acara yang mengusung tema "Kebangsaan Progresif: Membangun Indonesia Melalui Gagasan dalam Menghadapi Tantangan Global" ini digelar di Institute for Advancement of Science Technology & Humanity (IASTH) UI, Kampus Salemba, Jakarta.

Tantangan Global yang Dihadapi Indonesia

Ibas menyoroti bahwa dunia telah berubah dengan peta tantangan yang semakin kompleks. Beberapa isu krusial yang dihadapi antara lain krisis energi, pangan, dan iklim, disrupsi teknologi seperti kecerdasan buatan, serta menguatnya polarisasi sosial dan krisis kepercayaan.

"Hari ini semua melihat bagaimana disinformasi dan distrust terjadi antara negara, rakyat, dan pemimpin. Masyarakat dibanjiri berita positif dan negatif, namun tidak sedikit pula yang menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada pemimpin," ungkap Ibas.

Solusi: Dari Nasionalisme Defensif Menuju Kebangsaan Progresif

Menghadapi tantangan ini, Ibas mengusung konsep "Kebangsaan Progresif". Ia menjelaskan bahwa nasionalisme lama yang bersifat defensif perlu bergeser menjadi kebangsaan yang terbuka, reflektif, dan ilmiah.

"Nasionalisme kini harus menatap dunia, bukan menolak dunia," tegasnya. Gagasan ini sejalan dengan kutipannya dari sosiolog Anthony Giddens bahwa globalisasi tidak menghapuskan negara, tetapi menantang setiap bangsa untuk mendefinisikan dirinya kembali.

Ibas juga menekankan pentingnya peran ilmu, inovasi, dan data dalam membangun ketahanan nasional dan kesiapan Indonesia berperan aktif di kancah internasional. Ia menutup dengan pesan kunci, "Kebangsaan tidak hanya dibicarakan, tetapi dikerjakan."

Kuliah umum ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lain, seperti Willy Aditya (Ketua Komisi XIII DPR RI), Aditya Prayitno (pendiri Parameter Politik Indonesia), Farah Savira (Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta), dan M. Syahroni Rofi'i, Ph.D. (dosen Kajian Ketahanan Nasional).