- Pembangunan jalur kereta api baru di Kalimantan, Sulawesi, dan Bali.
- Penambahan rute kereta di Sumatera untuk mendekati level pembangunan di Pulau Jawa.
- Akselerasi pengembangan kereta logistik di Pulau Jawa dan Sumatera.
Alasan Penolakan Jonan pada Proyek Kereta Cepat
Bagi Jonan, pemerataan pembangunan jalur kereta api di berbagai pulau besar Indonesia serta penguatan kereta logistik dinilai lebih prioritas dan mendesak. Beliau menolak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan beberapa alasan kunci:
- Jarak tempuh Jakarta-Bandung dinilai terlalu pendek untuk moda transportasi secepat itu.
- Potensi proyek tersebut untuk membebani anggaran negara.
- Penolakan terhadap permintaan konsesi pengelolaan yang dinilai terlalu panjang dari mitra.
Kebijakan Progresif Lainnya di Bawah Kepemimpinan Jonan
Selain fokus pada perkeretaapian, Jonan juga melakukan terobosan dengan mengambil alih pengelolaan Jembatan Timbang. Kebijakan ini, yang membuat birokratnya menjadi ASN pusat dengan remunerasi yang diperbaiki, berhasil menekan angka pungutan liar (pungli) di sektor tersebut, sebuah isu yang sebelumnya viral setelah sidak oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Sayangnya, dua bulan setelah pertemuan tersebut, tepatnya pada April 2016, Jonan dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini salah satunya dikaitkan dengan ketidakhadirannya dalam acara groundbreaking proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Artikel Terkait
Truk Kontainer Terguling di Japek, Macet Mengular Hingga Cikarang
Bencana Alam atau Ulah Manusia? Banjir dan Longsor yang Bikin Malu di Mata Dunia
Cinta Bangsa yang Cerdas: Ketulusan sebagai Etika, Bukan Sekadar Slogan
Ijazah Jokowi Akhirnya Terbuka di Polda, Klaim Hanya di Pengadilan Ternyata Tak Berlaku