Hegemoni Jokowi Masih Terlalu Kuat? Analisis Politik Hukum dan Ekonomi

Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

Hegemoni politik Jokowi dinilai masih sangat kuat. Hal ini terlihat dari pesan politik transparan yang disampaikannya kepada para pendukung untuk mengawal pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode kepemimpinan. Pesan ini mengindikasikan kekuatan Jokowi dari perspektif politik hukum dan politik ekonomi Indonesia.

Politik Hukum: Dominasi Jokowi di Arena Kekuasaan

Pesan politik Jokowi mengandung instruksi tegas kepada seluruh anggota partai di Senayan, termasuk utusan daerah, untuk mengawal dan menyelamatkan kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming hingga akhir masa jabatannya.

Lebih dari itu, pesan politik Jokowi juga dianggap prematur dan menyimpang dari undang-undang pemilu karena secara terbuka menginstruksikan partai-partai politik untuk memberikan tiket kepada Gibran pada Pilpres 2029-2034. Kesan yang muncul adalah adanya upaya mendikte Presiden terpilih untuk berpasangan kembali dengan Gibran dalam pemilu mendatang.

Namun, mengingat gaya komunikasi Jokowi yang sering menggunakan teori kebalikan, prediksi alternatif muncul bahwa pesan sebenarnya adalah "Gibran harus menggantikan Presiden dalam jangka 2 tahun".

Dominasi Jokowi dalam peta politik hukum juga terlihat dari penanganan kasus Silfester Matutina oleh Kejaksaan. Terdapat indikasi keengganan mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengingat kedekatan Matutina dengan Jokowi. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang kemampuan penegak hukum menangani kasus elite politik tingkat tinggi, termasuk menteri dan pimpinan partai.

Politik Ekonomi: Pengaruh Jokowi dalam Kabinet dan Bisnis

Pengaruh Jokowi dalam politik ekonomi tetap kuat, terlihat dari posisi Erick Thohir yang tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara meskipun telah dipindahkan dari Menteri BUMN ke Menteri Pemuda dan Olahraga. Ini menunjukkan bahwa reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo tidak serta merta mengubah struktur pengelolaan investasi strategis.

Pertanyaan besar juga mengemuka mengenai pengaruh konglomerat "9 Naga" yang identik dengan Jokowi. Perubahan kekuasaan berpotensi mengganggu alur bisnis dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pebisnis yang selama ini dekat dengan mantan presiden. Kelompok bisnis baru, seperti kelompok Cendana dan Hashim Djoyohadikusumo, diperkirakan akan mengambil alih peluang bisnis yang sebelumnya dikuasai kelompok lama.

Solusi untuk Mencegah Penjajahan Ekonomi

Untuk mencegah negara dari penjajahan ekonomi oleh kelompok pebisnis tertentu, Presiden Prabowo Subianto perlu bersikap tegas dengan berpegang pada prinsip rule of law dan due process of law. Langkah strategis termasuk mengganti menteri-menteri yang terpapar residu era Jokowi dengan sosok yang fresh dan kredibel.

Dengan bersandar pada hukum, apapun konsekuensinya bahkan jika harus berbenturan dengan Jokowi dan konglomerat "9 Naga" Presiden Prabowo dapat memastikan integrasi bangsa dan keharmonisan negara tetap terjaga. Prinsip fiat justitia ruat caelum (biarlah keadilan ditegakkan walau langit runtuh) perlu menjadi pedoman dalam membangun ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.