Rieke Diah Pitaloka: Putusan MK Jaga Keseimbangan Kehormatan Presiden dan Kebebasan Kritik

- Kamis, 13 Agustus 2026 | 19:42 WIB
Rieke Diah Pitaloka: Putusan MK Jaga Keseimbangan Kehormatan Presiden dan Kebebasan Kritik

Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatasi laporan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden hanya bisa diproses jika diajukan oleh yang bersangkutan merupakan langkah menyeimbangkan dua kepentingan: menjaga martabat kepala negara dan melindungi kebebasan masyarakat untuk mengkritik.

"Putusan ini harus dibaca sebagai upaya menyeimbangkan dua kepentingan: kehormatan pribadi Presiden/Wakil Presiden dan kebebasan rakyat untuk berbicara, mengkritik, mengawasi, serta mengoreksi kekuasaan," ucap Rieke dalam keterangannya, Kamis (13/8).

Politisi PDIP itu menegaskan bahwa presiden adalah pejabat publik yang tidak kebal kritik. "Kritik terhadap kebijakan bukan penghinaan; pengawasan bukan serangan pribadi; perbedaan pendapat bukan kejahatan. Karena itu, penerapan Pasal 218 dan 219 KUHP tidak boleh berubah menjadi pintu kriminalisasi terhadap suara yang berbeda," tambahnya.

Menurut Rieke, KUHP telah memberikan ruang bagi perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri, dan prinsip ini harus menjadi pagar utama dalam penegakan hukum. Ia juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara KUHP Nasional dan UU ITE, mengingat KUHP Nasional telah berlaku sejak 2 Januari 2026.

"Ruang digital tidak boleh menjadi ruang tanpa hukum, namun juga tidak boleh menjadi ruang tanpa konstitusi," ujarnya. Kritik di media sosial, lanjut dia, tetap bagian dari kebebasan berekspresi sepanjang tidak memenuhi unsur tindak pidana.

"Saya menegaskan, negara hukum tidak boleh mengubah rasa tersinggung menjadi tindak pidana. Aparat harus melihat konteks, maksud, sasaran, kepentingan publik, bentuk ekspresi, serta terpenuhi atau tidaknya unsur pidana. Satu kalimat tidak boleh dicabut dari konteksnya lalu dijadikan jerat hukum," tutur dia.

Rieke memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, Polri dan Kejaksaan wajib menerapkan Putusan MK 275/PUU-XXIII/2025 secara konsisten, tanpa ada pihak ketiga yang mengatasnamakan presiden atau wakil presiden untuk membuka proses pidana penghinaan. Kedua, aparat penegak hukum harus membedakan secara tegas antara kritik, satir, pendapat, pengawasan, dan koreksi dari penghinaan, fitnah, ancaman, atau tindak pidana lain, dengan penilaian berbasis konteks, bukti, unsur pidana, proporsionalitas, dan kepentingan publik. Ketiga, pemerintah dan DPR harus memastikan harmonisasi KUHP Nasional dengan UU ITE serta regulasi pidana lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan efek gentar (chilling effect) terhadap kebebasan berekspresi.

"Kita tidak sedang memilih antara kehormatan Presiden dan kebebasan rakyat. Kita sedang memastikan keduanya berada dalam keseimbangan konstitusional," tegas Rieke.

"Presiden harus dihormati sebagai manusia dan pejabat negara. Tetapi kekuasaan Presiden harus tetap dapat dikritik sebagai kekuasaan publik. Sebab demokrasi bukan taman tempat hanya pujian yang boleh tumbuh. Demokrasi adalah ruang tempat kritik, koreksi dan keberanian menyampaikan kebenaran tetap hidup," lanjutnya.

Rieke menutup, "Jangan biarkan hukum menjadi tembok yang membungkam suara rakyat. Jadikan hukum sebagai jembatan yang menjaga martabat manusia sekaligus membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan."

Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). MK menegaskan kasus penghinaan kepada presiden dan wakil presiden hanya bisa dituntut berdasarkan aduan dari keduanya langsung.

Dalam putusannya, MK memaknai Pasal 220 ayat (1) KUHP menjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

"Menyatakan Pasal 220 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, '(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden'," ujar Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan, Rabu (12/8).

Pasal 218 KUHP mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden. Sementara Pasal 219 KUHP mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan/atau wakil presiden.

Pasal 220 ayat (1) berbunyi: "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan". Ayat (2) menyatakan: "Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi Guntur Hamzah mengatakan norma Pasal 220 ayat (1) KUHP baru menentukan sifat tindak pidananya sebagai delik aduan, tetapi belum secara khusus memberikan penegasan mengenai siapa yang berhak mengajukan pengaduan. Dengan demikian, Mahkamah menilai penting untuk memberikan penyelarasan norma dengan menegaskan bahwa pengaduan hanya dapat dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden.

"Oleh karena itu, dengan penegasan Mahkamah tersebut, maka pengaduan oleh presiden dan/atau wakil presiden dapat dilakukan langsung atau dengan memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum," jelas Guntur.

Editor: Redaksi MuriaNetwork

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terpopuler