Sidang Tahunan MPR 2026: Peserta Pria Wajib PSL, Baju Adat Ditinggalkan

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa peserta Sidang Tahunan MPR RI 2026 tidak lagi diwajibkan mengenakan pakaian adat. Sebagai gantinya, peserta laki-laki akan mengenakan pakaian sipil lengkap (PSL), sementara peserta perempuan menyesuaikan. Hal ini disampaikan Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8).

“Enggak (pakai baju adat). Kita pakai ini, pakaian sipil lengkap untuk laki-laki, untuk perempuan menyesuaikan,” ujarnya.

Kebiasaan mengenakan baju adat dalam sidang tahunan MPR sebenarnya dipopulerkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo sejak 2017 sebagai simbol keragaman budaya Nusantara. Namun, penggunaan pakaian adat tersebut tidak pernah bersifat wajib.

Eddy juga memaparkan bahwa persiapan Sidang Tahunan MPR secara umum tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sidang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026, atau tiga hari sebelum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

“Untuk persiapan sama dengan yang kita lakukan di tahun-tahun lalu. Jadi tidak ada yang istimewa, memang hampir sama dengan tahun lalu bahwa pelaksanaannya dilaksanakan di bulan, akhir minggu, jadi hari Jumat. Jadi pelaksanaannya itu relatif dilaksanakan lebih awal, lebih pagi supaya kita bisa mengakhirinya sebelum salat Jumat,” jelas Eddy.

Pemilihan tanggal 14 Agustus juga mempertimbangkan ketentuan yang mengatur bahwa Sidang Tahunan MPR maksimal digelar tiga hari sebelum 17 Agustus. “Kami memang tidak bisa melaksanakan itu di hari-hari sebelumnya, karena batasannya kan tiga hari dari tanggal 17 maksimalnya. Jadi memang tanggal 14 itu yang paling ideal,” katanya.

Dari sisi persiapan, tidak ada perubahan signifikan dibandingkan tahun lalu. MPR berencana mengundang seluruh presiden dan wakil presiden RI terdahulu, meski undangan resmi belum dikirim.

“Dari segi persiapan tidak berbeda dengan tahun yang lalu dan sampai sekarang ini kita masih belum mendapatkan konfirmasi, dari misalnya para kepala negara yang sebelumnya, presiden mantan presiden kita sebelumnya, wakil presiden yang sebelumnya itu juga pasti akan diundang. Tetapi karena kita belum mengirimkan undangan tentu kita masih belum tahu. Tetapi semuanya akan diundang, itu. Seperti yang kita lakukan juga di tahun-tahun yang lalu,” ungkapnya.

Mekanisme penyampaian undangan kepada para mantan kepala negara akan dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni disampaikan langsung oleh pimpinan MPR sebagai bentuk penghormatan.

“Kita seperti yang saya sampaikan tadi di tahun-tahun kemarin kita selalu mengundang para mantan presiden, para mantan wakil presiden dan karena undangannya belum kita kirimkan, tentu kita belum tahu kehadiran mereka seperti apa. Tetapi semuanya akan kita undang dan seperti biasa kita lakukan biasanya di antara pimpinan nanti ada yang keliling untuk menyampaikan itu secara langsung, itu bentuk penghormatan kami kepada para mantan kepala negara dan mantan wakil kepala negara kita. Jadi nanti pada saat kita sudah kirimkan tentu baru kita bisa dapatkan jawaban yang lebih definitif,” jelas Eddy.

Undangan tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi dan ditargetkan mulai dikirim pada pekan depan. “Yes betul ini udah finalisasi, mudah-mudahan segera kita kirim,” pungkasnya.