Pemangkasan Anggaran 446 Triliun Berimbas ke Layanan Publik hingga Dapur Warga

Pemangkasan anggaran sebesar 446,30 triliun rupiah yang dilakukan pemerintah terhadap seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mulai terasa dampaknya di berbagai layanan publik. Anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) yang digadang-gadang sebagai program unggulan, ternyata berasal dari hasil pemotongan tersebut.

Rekapan sementara yang dilakukan terhadap 10 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa hampir semua instansi terkena dampak pemotongan ini. Padahal, faktanya seluruh badan pemerintah terkena pemotongan, tidak hanya yang tercatat dalam rekap tersebut.

Dampaknya sudah mulai dirasakan di berbagai sektor. Terapi okupasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) kini kuotanya berkurang drastis. Pemadam kebakaran (Damkar) tidak bisa lagi sering dipanggil untuk membantu warga. BPJS Kesehatan tidak bisa menanggung banyak penyakit, dan penerima BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) banyak yang terputus.

Di bidang pendidikan, banyak sekolah rusak yang tidak kunjung diperbaiki. Jalan dan jembatan yang rusak pun dibiarkan terbengkalai. Pemulihan pasca bencana di Aceh dan Sumatera Utara juga terkesan lambat. Para pegawai PPPK daerah dirumahkan, dan tunjangan pegawai pemerintah daerah dipotong bahkan hangus.

Efek kerusakannya masif, menyusup hingga ke dapur-dapur warga. Hal ini memengaruhi menu yang tersaji di meja makan. Warga pun diminta untuk tetap kuat menjadi warga negara Indonesia, karena mengeluh sedikit saja, langsung diusir.