Koperasi Desa Merah Putih Diproyeksikan Kembalikan Rp263 Triliun ke Petani Lewat Pemangkasan Rantai Pasok

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dirancang menjadi instrumen pemangkas rantai pasok pertanian yang mampu mengembalikan sekitar Rp263 triliun kepada petani. Angka itu diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Terbatas Koperasi Desa Merah Putih yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.

Menurut Amran, rantai pasok menjadi titik paling menentukan karena keuntungan para perantara pada sembilan komoditas utama selama ini jauh lebih besar daripada nilai yang kembali ke petani. Karena itu, koperasi desa diposisikan bukan sekadar toko atau lembaga simpan pinjam, melainkan jalur distribusi baru yang langsung menyambungkan petani ke masyarakat.

"Di sektor pertanian fungsi utama koperasi adalah memotong supply chain atau rantai pasok dari delapan mata rantai menjadi tiga, yakni petani, koperasi, lalu masyarakat," kata Amran.

Ia menyebut nilai ekonomi yang berputar di tengah rantai distribusi itu mencapai Rp313 triliun. Jika koperasi hanya mengambil sebagian kecil porsi tersebut, sisa keuntungan yang jauh lebih besar masih bisa kembali ke petani dan mendorong perputaran uang di desa.

"Kami pernah menghitung, dari sembilan komoditas itu keuntungan middleman mencapai Rp313 triliun. Kalau koperasi memperoleh Rp50 triliun saja, berarti masih ada sekitar Rp263 triliun yang bisa dinikmati petani. Dampaknya harga di tingkat petani meningkat, daya beli masyarakat ikut naik, uang berputar di desa, dan ekonomi kerakyatan tumbuh. Itu yang diinginkan Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Selain soal harga, Amran mengatakan KDMP juga disiapkan untuk mendekatkan layanan dasar pertanian ke desa, terutama distribusi pupuk bersubsidi dan penyerapan gabah. Petani selama ini masih sering menanggung biaya tambahan karena gudang, kios, atau titik transaksi berada jauh dari sentra produksi.

"Kalau setiap desa memiliki koperasi, petani tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan pupuk atau menjual gabah. Perputaran uang terjadi di desa, rantai pasok menjadi lebih pendek, daya beli masyarakat meningkat, dan kesejahteraan petani ikut naik," jelasnya.

Amran juga menegaskan koperasi akan diposisikan sebagai offtaker dan distributor komoditas pertanian. Skema itu penting untuk mengatasi situasi ketika harga anjlok di satu daerah saat panen raya, tetapi komoditas yang sama justru mahal di daerah lain.

"Selama ini kita sering melihat tomat, cabai, atau sayuran dibuang karena harga jatuh di daerah tertentu, padahal di daerah lain harganya tinggi. Melalui Agrinas Pangan sebagai pelaksana, koperasi akan mengorganisasi distribusi dari Sabang sampai Merauke sehingga komoditas dapat terserap dan tersalurkan dengan lebih baik," terangnya.

Zulhas Sebut KDMP Jadi Infrastruktur Pemerintah

Dalam forum yang sama, Zulkifli Hasan menegaskan KDMP tidak didesain sebagai koperasi biasa maupun toko ritel semata. Ia menyebut koperasi ini akan menjadi infrastruktur pemerintah di desa yang menjalankan dua fungsi utama, yakni pusat layanan program pemerintah dan offtaker hasil produksi masyarakat.

Menurut Zulhas, fungsi itu akan terasa terutama pada komoditas pangan strategis seperti gabah dan beras. Ia mencontohkan koperasi bersama Bulog dapat masuk membeli hasil panen ketika harga di lapangan jatuh di bawah harga yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Yang paling mendasar, koperasi ini menjadi infrastruktur pemerintah dan menjadi offtaker produk-produk prioritas seperti beras dan gabah. Kalau harga gabah di lapangan dibeli tengkulak hanya Rp5.000 per kilogram, sementara pemerintah menetapkan Rp6.500, maka koperasi bersama Bulog bisa membeli sesuai harga yang ditetapkan pemerintah," ujar Zulhas.

Ia menambahkan pengembangan koperasi nantinya bisa menyesuaikan potensi masing-masing desa, termasuk desa wisata dan usaha produktif lain, setelah fungsi dasar pelayanan dan penyerapan hasil warga berjalan lebih stabil. Zulhas mengatakan pemerintah menargetkan manfaat program strategis tersebut mulai terasa pada Oktober 2026.

"Kita sedang membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di 83 ribu desa. Tantangannya memang besar, tetapi Insyaallah pada Oktober nanti Koperasi Desa Merah Putih sudah mulai terasa manfaatnya di tengah masyarakat," pungkasnya.