Saat Flexing Pejabat di Medsos Menggerus Kepercayaan Publik

Belakangan, media sosial ramai dengan unggahan sejumlah pejabat yang memamerkan gaya hidup mewah mobil mahal, barang bermerek, hingga liburan eksklusif. Reaksi publik pun terbelah. Sebagian menganggapnya sebagai hak pribadi atas hasil kerja sah. Namun, tak sedikit yang menilai tindakan itu kurang peka, terutama di tengah masyarakat yang masih bergulat dengan kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi.

Perdebatan ini sejatinya bukan sekadar soal pantas atau tidaknya seorang pejabat pamer kekayaan. Lebih dari itu, fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial telah mengubah cara pejabat membangun citra sekaligus cara publik menilai integritas dan empati mereka. Yang dipersoalkan bukan kemewahan itu sendiri, melainkan makna sosial yang lahir dari cara kemewahan itu dipertontonkan.

Media Sosial sebagai Panggung

Sosiolog Erving Goffman, melalui teori dramaturgi, menjelaskan bahwa kehidupan sosial seperti pertunjukan. Setiap individu mengelola kesan di panggung depan ruang di mana perilaku dan simbol ditampilkan untuk membentuk citra tertentu. Di era digital, media sosial menjadi panggung depan baru yang memungkinkan seseorang membangun identitas di hadapan audiens yang jauh lebih luas.

Bagi pejabat publik, panggung ini memiliki konsekuensi berbeda. Jabatan yang mereka emban membuat setiap unggahan tak lagi dipahami sebagai ekspresi personal, melainkan representasi institusi yang diwakili. Dalam perspektif Goffman, keberhasilan pertunjukan tak hanya ditentukan aktor, tetapi juga bagaimana audiens memaknainya. Ketika simbol kemewahan lebih dominan ketimbang pesan kedekatan dengan persoalan publik, audiens bisa menafsirkannya sebagai jarak sosial dan ketidakpekaan meski mungkin bukan itu niat awal.

Kesan Lebih Berpengaruh daripada Niat

Di sinilah letak persoalan sesungguhnya. Banyak pejabat mungkin tak bermaksud pamer kekayaan. Namun, di ruang digital, makna unggahan tak lagi sepenuhnya ditentukan oleh niat pengunggah, melainkan oleh tafsir publik. Di tengah tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan empati, simbol kemewahan lebih mudah dibaca sebagai ketidaksensitifan ketimbang pencapaian pribadi.

Media sosial telah mengubah standar komunikasi pejabat publik. Jika dulu legitimasi dibangun melalui kebijakan dan kinerja, kini persepsi masyarakat juga dibentuk oleh penampilan di ruang digital. Setiap unggahan bukan sekadar dokumentasi pribadi, melainkan bagian dari proses pembentukan citra yang terus dinilai. Akibatnya, batas antara ruang privat dan publik semakin tipis.

Lebih dari Sekadar Gaya Hidup

Persoalan flexing pejabat tak bisa dipahami hanya sebagai perdebatan hak individu menikmati kekayaan. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Dalam perspektif Goffman, pejabat selalu berada di atas panggung ketika tampil di hadapan masyarakat. Setiap penampilan membentuk kesan, dan kesan itu memengaruhi cara publik memandang individu sekaligus institusi yang diwakilinya.

Menjaga kepercayaan publik tak cukup hanya melalui kebijakan baik atau pencapaian program. Kepercayaan juga dibangun dari kemampuan memahami bagaimana setiap tindakan dibaca masyarakat. Di era ketika satu unggahan bisa menjangkau jutaan orang dalam hitungan detik, panggung digital telah menjadi bagian dari ruang politik. Jika panggung itu lebih banyak menampilkan simbol kemewahan ketimbang kepekaan sosial, yang terkikis bukan hanya citra pejabat, melainkan kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya mereka wakili.