Kepala Badan Gizi Nasional Pecat 261 Pegawai dan Ancam Tutup Dapur MBG yang Langgar Aturan

Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri. Setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (24/7), ia langsung melakukan sejumlah gebrakan untuk membenahi tata kelola lembaga tersebut.

Langkah pertama yang diambil adalah memberhentikan 261 pegawai bermasalah, terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Pengumuman itu disampaikan dalam konferensi pers di kantornya, Senin (27/7). "Per hari ini, tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba untuk kemudian yang melanggar, kami berikan sanksi," ujar Sudaryono. Menurutnya, sebagian besar pemecatan dilakukan karena alasan disiplin.

Tak hanya pegawai non-ASN, Sudaryono juga akan memecat sembilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran tersebut meliputi keterlibatan dalam judi online hingga penyalahgunaan dana yang ia sebut 'ngentit duit'. "Kami telah memproses ada temuan sembilan melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat, ini adalah ASN dan P3K, dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan," tegasnya. Ia memastikan oknum yang bermasalah harus dihukum agar tidak merusak nama baik pegawai lain yang sudah bekerja dengan baik.

MBG Dilarang Pakai MinyaKita dan Gas Melon

Sudaryono juga mewanti-wanti pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk tidak menggunakan MinyaKita, gas elpiji 3 kg, dan beras SPHP dalam proses memasak. "Ya, tidak boleh masak untuk MBG memakai MinyaKita. Kita tidak boleh memakai gas melon tiga kilo dan tidak boleh memakai beras kita SPHP," katanya. Ia menegaskan akan menindak tegas pelanggaran tersebut, mulai dari teguran hingga penutupan dapur jika terus membandel.

Budaya Kerja Baru: Rapat Pimpinan Tiap Senin

Budaya kerja baru diterapkan di lingkungan BGN dengan mewajibkan rapat pimpinan setiap hari Senin. Dalam rapat tersebut, jajaran pimpinan merencanakan keputusan dan langkah kerja ke depan. Target yang ditetapkan akan ditagih progresnya pada pertemuan minggu berikutnya. "Kami membuat semacam cara bekerja atau budaya kerja yang baru. Jadi kami membuat semacam tata kelola, ya ini hal yang wajar sebetulnya tapi ini kami ingin budayakan," jelas Sudaryono. Dengan sistem ini, ia yakin berbagai persoalan BGN dapat diselesaikan secara bertahap.

Kepala Dapur MBG Berstatus Abdi Negara

Sudaryono menegaskan bahwa seluruh Kepala SPPG atau kepala dapur dalam program MBG berstatus sebagai abdi negara. BGN saat ini menyiapkan puluhan ribu dapur yang masing-masing dipimpin oleh seorang P3K. "Saya ulangi, status kepala dapur di setiap dapur adalah abdi negara," tegasnya. Ia menuntut para kepala dapur bekerja dengan baik, bersih, dan memastikan setiap menu tersaji dengan baik.

Selain itu, Sudaryono melarang keras pungutan liar oleh kepala dapur. Meminta fee atau tambahan dari mitra dianggap sebagai tindak pidana gratifikasi. "Kepala dapur mana pun siapa pun itu, manakala dia mendapatkan atau meminta fee atau meminta tambahan dari mitra atau dari yayasan, itu adalah tindak pidana gratifikasi," ujarnya. Pelanggaran akan berujung pada pemecatan dan penutupan dapur.

Tanggapi Keluhan Mitra, Cari Skema Agar Tak Rugi

Sudaryono juga merespons keluhan asosiasi mitra penyedia dapur MBG. Ia mengakui tidak bisa memenuhi janji-janji yang sempat diberikan pimpinan sebelumnya, namun berkomitmen mencari skema baru agar mitra tidak mengalami kerugian. "Kami pastikan akan mencari skema yang adil supaya orang yang sudah bersusah payah... mendapatkan keadilan setidaknya tidak dirugikan," jelasnya. Banyak mitra yang telah menggunakan dana pribadi hingga berutang untuk membangun dapur.