Azis Subekti: Dunia Butuh Paradigma Koeksistensi, Bukan Kemenangan Mutlak

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra Azis Subekti menilai paradigma kemenangan mutlak sudah tidak relevan di tengah konflik global yang semakin kompleks. Menurutnya, negara-negara harus beralih ke paradigma koeksistensi atau hidup berdampingan meski memiliki kepentingan yang berbeda.

“Kekuatan tetap penting. Tetapi, dalam dunia yang saling terhubung, kemenangan semakin sulit didefinisikan,” ujar Azis dalam keterangannya, Senin (27/7/2026).

Ia menjelaskan, perang modern tidak lagi hanya berdampak pada pihak yang bertikai. Konflik di satu kawasan bisa memicu lonjakan harga energi, mengganggu jalur perdagangan, merusak rantai pasok, dan menekan ekonomi negara-negara yang jauh dari medan perang. Rakyat yang tidak terlibat pun ikut merasakan dampaknya melalui kenaikan harga pangan, bahan bakar, dan kebutuhan sehari-hari.

“Sekarang, kemenangan militer bisa berubah menjadi kekalahan ekonomi. Keberhasilan taktis juga bisa melahirkan kerugian strategis yang jauh lebih besar,” tegas pendiri Serikat Masyarakat Produktif Indonesia itu.

Teknologi, lanjut Azis, membuat kemampuan saling menyerang semakin besar. Drone murah dapat merusak fasilitas strategis bernilai miliaran dolar, sementara serangan siber mampu melumpuhkan pelayanan publik, perbankan, dan sistem keuangan tanpa satu peluru pun ditembakkan. Namun, kemampuan menyerang tidak selalu diikuti kemampuan mengendalikan dampaknya.

“Semua pihak mungkin bisa saling melukai. Tetapi, semakin sedikit pihak yang benar-benar bisa menang secara mutlak,” katanya.

Azis menegaskan, koeksistensi bukan berarti negara harus menyerahkan kepentingannya atau berhenti bersaing. Setiap negara tetap berhak menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasionalnya. Persaingan harus dikelola agar tidak berubah menjadi kehancuran bersama.

“Koeksistensi bukan berarti semua pihak harus saling menyukai. Ini adalah kesadaran bahwa keberlanjutan jauh lebih penting daripada kemenangan sesaat,” jelasnya.

Pandangan tersebut dinilai relevan dengan ketegangan geopolitik di berbagai kawasan, seperti konflik Rusia-Ukraina yang belum mereda dan ketegangan di Timur Tengah yang mengancam stabilitas energi dan perdagangan dunia. Dalam situasi ini, Azis menilai Indonesia perlu konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

“Indonesia harus tetap berdiri di atas kepentingan nasional. Tidak menjadi alat negara mana pun, tetapi aktif mendorong perdamaian dan kerja sama yang saling menguntungkan,” ucapnya.

Ia menambahkan, paradigma koeksistensi juga dibutuhkan untuk menghadapi persoalan lintas negara seperti perubahan iklim, pandemi, keamanan siber, dan perkembangan kecerdasan buatan. Persoalan tersebut tidak mungkin diselesaikan satu negara sendirian, sekuat apa pun kemampuan ekonomi dan militernya.

“Pertanyaan dunia hari ini bukan lagi hanya siapa yang paling kuat. Pertanyaannya, apakah manusia cukup bijaksana untuk hidup bersama tanpa saling menghancurkan,” pesan Azis.