PKB Ajak Prabowo dan Parpol Ubah 108 UU demi Kedaulatan Ekonomi

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin, menyatakan partainya akan mengajak Presiden Prabowo Subianto dan seluruh partai politik untuk merevisi sekitar 108 undang-undang. Menurutnya, perubahan regulasi itu menjadi syarat utama mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional yang selama ini dicita-citakan.

“Ada 108 undang-undang yang akan kita ajak Pak Prabowo dan partai-partai untuk kita rubah agar yang disebut dengan kedaulatan ekonomi itu terwujud,” ujar Cak Imin usai acara Harlah ke-28 PKB di Jakarta Convention Center, Kamis (23/7). Ia menambahkan, setelah diskusi panjang, tema yang diusung adalah arah baru ekonomi konstitusi, atau yang disebutnya sebagai Prabowonomics.

Cak Imin menegaskan gagasan itu bukan sekadar slogan politik. “Ini bukan akal-akalan, bukan, bukan asal-asalan, itu bukan, kita serius. Kita pengin ada arah baru yang benar, kita pengin jadi tuan rumah di negeri sendiri,” katanya.

Salah satu langkah konkret yang didorong PKB adalah pembenahan tata kelola sumber daya alam, termasuk kebijakan satu pintu ekspor SDA. “Kita ingin satu hal yang amat sangat kita dukung. Satu pintu ekspor SDA supaya kita tidak jadi penonton, supaya tidak itu-itu saja yang menikmati, supaya rakyat bisa menikmati,” ucapnya.

Menurut Cak Imin, selama sekitar 25 tahun terakhir Indonesia terlalu terombang-ambing oleh dinamika pasar global dan regional. Akibatnya, arah pembangunan ekonomi dan pembentukan regulasi kehilangan fokus untuk memperkuat ekonomi nasional. “Bahkan, kadang-kadang partai-partai pun terpinggirkan dengan sendirinya, tidak punya akses ekonomi yang baik, apalagi rakyat. Akses ekonomi menjauh,” lanjutnya.

Bertepatan dengan usia PKB ke-28 tahun, partainya berkomitmen mengambil jalan baru dalam kebijakan ekonomi. “28 tahun reformasi, 28 tahun usia PKB, kita berkomitmen untuk mengambil jalan baru ekonomi, jalan baru yang sekian tahun alpa. Alpa apa? Tidak ada policy sedikit pun yang menguntungkan usaha kecil menengah, tidak ada kesempatan,” ungkap dia.

Ia juga menyoroti kondisi pengusaha dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) yang dinilai tidak mengalami pertumbuhan dalam dua dekade terakhir. “Saya ditanya, ada berapa jumlah pengusaha NU? Sudah 20 tahun ini rontok, pengusaha NU hampir tidak tumbuh. Banyak pelaku-pelaku bisnis yang berantakan,” tuturnya.

Cak Imin meyakini arah baru ekonomi bisa dimulai dari penyelamatan sumber daya alam. Ia pun menyatakan keyakinannya terhadap komitmen Presiden Prabowo. “Ini semua butuh arah baru dan kami yakin, arah baru itu bisa dimulai dari penyelamatan sumber daya alam dulu dan saya yakin itu bukan saya, terutama teman-teman ini yakin bahwa Pak Prabowo punya tekad yang benar, maka kita akan siap mem-back up dengan dua hal. Yang pertama, kita sempurnakan regulasinya,” ujarnya.

Langkah kedua, menurut Cak Imin, adalah mengubah politik anggaran negara agar lebih efektif. “Politik anggaran harus efektif dirasakan rakyat. Politik anggaran tidak boleh berputar-putar 3.000 triliun tidak jelas hasilnya,” jelasnya. Ia mencontohkan, APBN yang terus meningkat dari 1.500 triliun hingga 3.000 triliun harus memiliki arah yang jelas.

PKB, lanjut dia, mendukung penuh pemerintahan Prabowo agar politik anggaran menjadi alat mengubah struktur ekonomi. “Kami dukung Pak Prabowo full agar politik anggaran sebagai langkah kedua bisa merubah konstelasi ekonomi nasional kita berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.

“Itulah tema ulang tahun hari ini. Kita sempurnakan regulasi, yang kedua politik anggaran harus berbasis kebutuhan rakyat yang nyata dan konkret, tidak bisa ditunda. Itulah langkah-langkah yang akan terus kita jalankan. 28 tahun adalah pertobatan policy untuk membawa perubahan yang nyata di masyarakat kita,” sambungnya.

Daftar UU yang Akan Diubah

Terkait regulasi yang akan diusulkan, Cak Imin menyebut sejumlah undang-undang strategis, seperti Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba), Undang-Undang Keuangan Negara, hingga Undang-Undang Agraria. “Banyak, perubahan omnibus law, perubahan undang-undang kehutanan, minerba, keuangan negara, agraria, semua harus diubah. Ini kita ajak semua pihak untuk berpikir itu agar menyesuaikan dengan kekuatan yang sedang kita bangun untuk berdiri di atas kaki sendiri,” ungkapnya.

Menurut Cak Imin, Indonesia harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap negara lain dan memaksimalkan potensi ekonomi dalam negeri. “Kita tidak bisa bergantung pada negara mana pun kecuali kepada negeri kita sendiri,” pungkasnya.