PKB: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden, Penuh Keputusan di Tangan Prabowo

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan bahwa keputusan mengenai perombakan kabinet atau reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Respons ini disampaikan menyusul pernyataan Ketua Bappilu DPP PKS, Mardani Ali Sera, yang menyebut rekrutmen kabinet tidak harus berasal dari kalangan partai politik.

Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogatif penuh Presiden dalam menentukan siapa yang akan mengisi kekosongan jabatan. "Semua keputusan sepenuhnya berada di tangan Bapak Presiden," ujarnya kepada wartawan, Senin (10/8/2026).

Daniel menegaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terkait siapa yang akan dipilih untuk mengisi posisi menteri, termasuk latar belakang dan afiliasi partai dari sosok yang dipilih. Ia juga mengungkapkan, sinyal dari Istana menyebut reshuffle kali ini bersifat terbatas, hanya untuk mengisi jabatan yang memang sedang kosong.

"Soal kemungkinan posisi lain ikut berubah, sejauh ini sinyal dari Istana menyebut reshuffle ini sifatnya terbatas, sekadar mengisi jabatan yang memang sedang kosong," jelas Daniel. "Tapi tentu itu juga bagian dari hak prerogatif Presiden, sehingga kita serahkan sepenuhnya penilaian dan pertimbangan siapa dan kapan waktunya," sambungnya.

Daniel berharap, Presiden memilih figur yang benar-benar memahami bidang tugasnya. Ia juga menilai suara dan harapan masyarakat penting menjadi pertimbangan pemerintah. "Tentu kita berharap sosok yang mengisi memahami betul bidang tugasnya, dan suara-suara dan harapan masyarakat penting juga untuk dijadikan pertimbangan," katanya.

Lebih lanjut, Daniel menegaskan bahwa pandangan tersebut hanyalah masukan kepada pemerintah. Keputusan akhir terkait komposisi kabinet tetap berada di tangan Presiden. "Ini semua hanya masukan kepada Pemerintah, sepenuhnya kita serahkan kepada Bapak Presiden," pungkasnya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet setelah 17 Agustus mendatang. Informasi yang diterima menyebutkan, perombakan kabinet ini bersifat kecil-kecilan, sekadar mengisi jabatan yang saat ini kosong.

Kata PKS

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera, menyikapi isu penyegaran kabinet tersebut. Mardani mendukung jika Presiden Prabowo mau merekrut orang baru di kabinet dengan kapasitas yang mumpuni. "Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," katanya kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).

Mardani menilai perlu ada reformasi birokrasi di pemerintah. Ia menyinggung tugas berat Presiden Prabowo mengingat hasil sejumlah survei yang menunjukkan kinerja pemerintah belum maksimal. "Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini mendukung jika pemerintah merekrut orang baru di Kabinet Merah Putih. Namun, ia memberi catatan agar prioritas diberikan kepada sosok yang memiliki integritas, tidak harus berasal dari partai politik. "Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," tuturnya.