Pemerintah Siapkan Rp100,1 Triliun untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp100,1 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menargetkan seluruh program rampung pada 2028.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 32 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan pascabencana. Hingga saat ini, Kementerian Keuangan telah menyetujui usulan kebutuhan anggaran dari tujuh kementerian atau lembaga. Tito meminta agar mereka segera bergerak dan menyampaikan detail pekerjaan untuk tahun 2026.

“Oleh karena itu, tujuh kementerian/lembaga ini segera bergerak. Bergerak, dan setelah itu menyampaikan detail apa yang akan dikerjakan di tahun 2026,” ujar Tito usai memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Hunian Tetap di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Satgas PRR akan melakukan pengecekan setiap minggu terhadap pelaksanaan program yang tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Langkah ini untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mengatasi persoalan yang muncul.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, proses tender pembangunan hunian tetap (huntap) telah berjalan. Pembangunan huntap komunal yang menjadi tanggung jawab Kementerian PKP akan dimulai pada September 2026. Namun, ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan huntap yang belum tersedia.

“Jangan sampai nanti tendernya selesai lahannya belum beres. Itu bukan kewenangan kami. Tolong dibantu Pak [Mendagri]. Supaya lahan itu bisa segera tuntas,” ujarnya.

Kementerian PKP mengantongi anggaran Rp2,2 triliun untuk membangun 7.952 huntap di tiga provinsi terdampak. Aceh mendapat alokasi 6.220 unit, Sumatera Utara 919 unit, dan Sumatera Barat 813 unit.

Direktur Distribusi PT PLN Arsyadany G. Akmalaputri menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan huntap. PLN akan segera menyiapkan jaringan listrik di lokasi huntap begitu instalasi pembangunan siap. “Tentunya ini berkolaborasi dengan Pemda, BNPB, kemudian kementerian/lembaga,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Apri Artoto menjelaskan, pihaknya mendapat tambahan anggaran Rp21,16 triliun untuk rehab-rekon. Anggaran itu akan digunakan memperbaiki dan membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi.