DPRD DIY Finalisasi Raperda Perlindungan Kawasan Karst, Jadi yang Pertama di Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama organisasi perangkat daerah setempat memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Karst dalam rapat yang digelar Rabu (8/7). Regulasi ini disebut menjadi perda pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur perlindungan kawasan karst.

Ketua Panitia Khusus Raperda, Nur Subiyantoro, mengatakan pembentukan regulasi tersebut mendapat respons positif dari OPD Pemda DIY. Saat DPRD DIY berkonsultasi dengan pemerintah pusat, kementerian terkait ternyata masih menyusun regulasi serupa di tingkat nasional.

“Perda ini sangat diharapkan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, karena perda ini adalah perda yang pertama se-Indonesia tentang karst. Ketika konsultasi kita ke Jakarta, ternyata di Jakarta juga baru menyusun terkait dengan ini,” kata Nur usai rapat finalisasi.

Kondisi itu membuka ruang diskusi antara DPRD DIY dan kementerian terkait. Bahkan, substansi yang disusun dalam raperda ini dinilai berpeluang menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan mengenai kawasan karst di tingkat nasional.

Nur menjelaskan, penyusunan raperda dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap potensi kerusakan ekosistem karst akibat pembangunan yang semakin berkembang di kawasan selatan DIY. Pembangunan infrastruktur maupun aktivitas lainnya perlu diatur agar tidak mengganggu fungsi ekologis kawasan tersebut.

“Kekhawatiran-kekhawatiran kita kerusakan alam diakibatkan oleh pembangunan ini sangat besar. Apalagi mengingat di ekosistem karst itu ada potensi air yang bisa kita optimalkan,” katanya.

Nur menegaskan raperda tersebut bukan untuk menghambat pengembangan pariwisata di kawasan karst. Namun, seluruh aktivitas di kawasan itu tetap harus memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.

Setelah finalisasi, naskah raperda akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri sebelum dibawa ke rapat paripurna. Jika terdapat catatan hasil evaluasi, DPRD DIY akan melakukan penyempurnaan sebelum perda disahkan.

“Kalau kita tidak mulai, kapan lagi kalau nunggu? Setelah finalisasi ini nanti harus dikonsultasikan lagi. Kalau hasil konsultasi sudah oke (sampai evaluasi Kemendagri) baru kita paripurnakan,” kata Nur.