Veto Rusia, Tiongkok, dan Prancis Ancam Resolusi PBB untuk Buka Kembali Selat Hormuz

Upaya untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur energi yang paling vital di dunia, tampaknya bakal tersendat di meja Dewan Keamanan PBB. Intinya sederhana: beberapa anggota tetap dewan dikabarkan menolak keras resolusi yang mengizinkan penggunaan kekuatan militer demi menjamin kebebasan pelayaran di sana.

Menurut laporan The New York Times, draf yang beredar memang mengandung klausul cukup keras. Klausul itu memberi wewenang bagi negara anggota untuk mengambil "segala cara yang diperlukan", tak terkecuali aksi militer, guna mencegah penutupan selat strategis tersebut. Usulan ini awalnya digulirkan oleh Bahrain dan langsung mendapat angin segar dari sejumlah negara Teluk lainnya.

Tapi jalan menuju pengesahan ternyata berliku. Rancangan resolusi itu sendiri sudah masuk revisi keempat, setelah melalui negosiasi alot yang berlangsung tertutup selama berminggu-minggu. Pemungutan suara dijadwalkan Jumat depan, tanggal 4 April 2026. Namun begitu, prospeknya masih sangat suram.

Alasannya jelas: Rusia, Tiongkok, dan Prancis sebagai anggota tetap masih memegang kartu veto. Hak itu bisa dengan mudah menggagalkan seluruh proses. Belum lagi perpecahan sikap di kalangan sepuluh anggota tidak tetap DK PBB, yang semakin mempersulit terciptanya konsensus untuk langkah konkret apa pun di Selat Hormuz.

Ketegangan yang memicu semua ini sudah mencapai titik didih. Pemicu utamanya adalah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target-target di Iran, termasuk di Teheran, pada akhir Februari lalu. Serangan itu tak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menelan korban jiwa dari kalangan sipil.

Iran pun tak tinggal diam. Mereka membalas dengan melancarkan serangan ke wilayah Israel serta sejumlah fasilitas militer AS yang tersebar di Timur Tengah. Rentetan aksi saling serang ini memicu eskalasi konflik yang langsung menggoyang stabilitas kawasan.

Akibatnya, Selat Hormuz jalur utama ekspor minyak dan gas alam cair dunia nyaris tertutup secara de facto. Dampaknya langsung terasa: ekspor energi dari kawasan Teluk terhambat dan harga energi global melonjak tajam.

Situasi ini menjebak komunitas internasional dalam dilema yang pelik. Di satu sisi, ada tekanan untuk menjaga stabilitas keamanan dan mencegah perang terbuka. Di sisi lain, dunia juga harus memastikan pasokan energi global tetap lancar. Dua kepentingan yang saat ini sulit untuk dipertemukan.