Sutoyo Abadi: Presiden Prabowo Tidak Akan Berani Memecat Kapolri

Menurut analisis politik yang cukup keras dari Sutoyo Abadi, posisi Kapolri di era pemerintahan Prabowo Subianto dianggap sangat kuat. Bahkan, kata dia, Presiden Prabowo sendiri kemungkinan besar takut untuk memberhentikannya. Lantas, apa yang membuat situasinya menjadi demikian?

Semuanya berawal dari era Jokowi. Sutoyo yang merupakan Koordinator Kajian Politik Merah Putih ini menilai, sejak Perpres No. 54 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Polri diterbitkan, terjadi pergeseran kekuatan. Polisi, katanya, dipersenjatai melebihi TNI. Imbalannya? Loyalitas buta kepada sang presiden saat itu, Joko Widodo.

"Perselingkuhan Presiden (Jokowi) dengan Polri penyebab kewenangan dan kekuasaan Polri bukan terkendali bahkan makin membesar menjadi kepentingan politik Presiden Jokowi,"

Demikian pernyataan tegas Sutoyo yang dirilis pada Sabtu, 31 Januari 2026. Dia melihat, akibat dari 'pemanjaan' itu, Polri menjelma jadi kekuatan super. Mereka bisa menabrak siapa saja yang berseberangan dengan kekuasaan. Padahal, dalam UU Kepolisian, tugas pokok mereka cuma tiga: menegakkan hukum, menjaga ketertiban, serta melayani dan melindungi masyarakat.

Namun begitu, realitanya kini jauh berbeda. Fenomena yang makin ganas adalah munculnya oknum polisi yang bertindak seperti 'herder' atau pengawal pribadi. Mereka terpantau mengamankan proyek-proyek taipan oligarki, menjaga tanah rampasan, hingga mengusir warga dengan paksa. Di mana-mana, polisi justru bentrok dengan masyarakat yang seharusnya dilindungi.

Lalu muncul pertanyaan kritis dari Sutoyo: "Apakah rekomendasi Tim Reformasi Polri bentukan Presiden akan menempatkan Polri dibawah kementerian ditolak Presiden. Sehingga Kapolri dengan jumawa juga menolaknya saat rapat bersama Komisi III DPR."

Dia kemudian menyebut tiga hal penting yang memperkuat posisi Kapolri. Pertama, Polri di era Jokowi merasa sudah sangat kuat. Mereka dianggap telah menjadi 'boneka' oligarki melalui peran makelar yang dimainkan Jokowi, baik semasa masih berkuasa maupun setelahnya.

Kedua, "Kapolri patut diduga telah memiliki persepsi Presiden Prabowo dalam kondisi lemah, setelah dua kali ketemu Xi Jinping dan menyebut Prabowo sebagai Elected President Jokowi."

Ketiga, dan ini yang paling krusial, Kapolri diyakini mengetahui ikrar politik Prabowo di depan pemimpin China itu. Prabowo pernah mengatakan, "Pencapaian beliau (Jokowi) akan jadi pedoman program saya. Saya akan melanjutkan kebijakan Presiden Joko Widodo..."

Nah, poin ketiga ini rupanya jadi senjata. Ditambah lagi, rapat paripurna DPR baru-baru ini menyetujui kedudukan Polri tetap di bawah Presiden, bukan diubah menjadi kementerian. Keputusan ini seolah mengukuhkan status quo.

"Fakta Kapolri digdaya berapa kalipun akan membangkang kepada Presiden Prabowo (sekalipun dibawah Presiden) tidak masalah. Tim Reformasi Polri bentukan Presiden hanya kamuflase,"

urai Sutoyo dengan nada pesimistis. Dia menambahkan, aspirasi rakyat dalam hal ini seolah sudah dimusnahkan.

Kesimpulannya terasa sinis. "Patut diduga dalam kalkulasi politik Kapolri bahwa Presiden tidak akan berani mengganggu apalagi memecat atau mengganti Kapolri karena ada resiko besar dari Oligarki dan Xi Jinping,"

tandasnya. Analisis ini, tentu saja, memantik pertanyaan besar tentang sejauh mana kekuatan politik riil sang presiden baru menghadapi institusi yang sudah sedemikian kokoh.