Tokoh Muhammadiyah Ingatkan Prabowo: Waspada Siasat Licik di Balik Dewan Perdamaian Gaza

Sebuah peringatan keras dilayangkan tokoh Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Presiden Prabowo Subianto. Intinya, ia meminta pemerintah waspada. Khususnya terhadap apa yang disebutnya sebagai "siasat licik" Israel dan Amerika Serikat yang mungkin bersembunyi di balik lembaga bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian.

Lembaga yang digagas mantan Presiden AS Donald Trump itu, di mata Abbas, berpotensi jadi alat. Bisa jadi ini akal bulus untuk melegitimasi pencaplokan wilayah Palestina lebih lanjut. Makanya, menurutnya, Indonesia harus benar-benar memastikan dulu niat Israel. Apakah mereka betul-betul akan menyerahkan wilayah itu dan mengakui kedaulatan penuh Palestina? Itu syarat mutlak sebelum kita memutuskan untuk ikut serta.

“Apakah ada jaminan Gaza akan dikembalikan kepada Palestina dan Palestina diakui sebagai negara yang berdaulat?” tanya Abbas.

Lalu ia menjawab sendiri, dengan nada skeptis. “Berdasarkan fakta selama ini, hal itu sangat tidak mungkin terjadi.”

Pernyataan itu disampaikannya Kamis lalu, 29 Januari 2026. Ia merujuk pada perjalanan gencatan senjata Oktober 2025 yang lalu, yang justru membuat harapan Palestina merdeka terasa kian jauh. Menurutnya, skenario yang lebih mungkin justru sebaliknya. Dalih keamanan akan selalu dipakai untuk mempertahankan pendudukan. Misalnya, dengan mengatakan masih ada ancaman dari perlawanan rakyat Palestina, Israel dan AS bisa menolak menyerahkan Gaza.

“Dengan mudah mereka bisa membuat skenario keamanan untuk mempertahankan penguasaan wilayah Palestina,” katanya.

Keyakinannya sederhana: Israel takkan rela mengembalikan sejengkal pun tanah yang sudah didudukinya. Ini terkait cita-cita lama 'Israel Raya' yang wilayahnya mencakup Palestina dan sekitarnya. Nah, dalam situasi seperti ini, Abbas meminta Prabowo mempertimbangkan ulang niat bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump. Terutama karena Indonesia diwajibkan membayar kontribusi yang tak sedikit: Rp 16,7 triliun.

“Pandangan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi Indonesia sebelum ikut dalam skema pendanaan Dewan Perdamaian Gaza,” tegasnya. Tujuannya, agar kepedulian kemanusiaan kita tidak malah jadi legitimasi politik bagi pihak-pihak tertentu.

Soal bantuan kemanusiaan sendiri, prinsipnya ia sepakat. Solidaritas adalah nilai penting bagi bangsa Indonesia. Membantu rekonstruksi Gaza, selama ada dana, adalah hal yang baik. “Kita sebagai bangsa tidak boleh pelit dan harus mau berbagi,” ujarnya dalam pesan tertulis yang diterima di hari yang sama.

Tapi ada catatan besar. Jika kondisi fiskal negara sedang terbatas, ya jangan dipaksakan. “Tapi kalau kondisi kita sedang cekak, tentu sumbangan itu harus disesuaikan dengan kemampuan kantong kita,” katanya lugas.

Di sisi lain, Abbas juga menyoroti soal keadilan. Menurutnya, yang seharusnya bertanggung jawab penuh membangun kembali Gaza justru adalah pihak yang menghancurkannya: Israel dan Amerika Serikat. “Merekalah yang menghancurkan dan memporak-porandakan Gaza,” tandasnya. Ia pun meragukan ada jaminan politik di balik program rekonstruksi ini. Apakah setelah Gaza dibangun, kemerdekaan Palestina akan benar-benar diwujudkan? Itu pertanyaan besar yang belum terjawab.

Sementara itu, dari pihak pemerintah, Kementerian Luar Negeri punya penjelasan lain. Jubir mereka, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyatakan alasan Indonesia bergabung adalah untuk mendorong penghentian kekerasan dan memperluas akses bantuan kemanusiaan.

“Keanggotaan Indonesia di dalam BOP tujuannya adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil,” jelasnya dalam jumpa pers virtual, 22 Januari 2026.

Mereka memandang Board of Peace ini sebagai mekanisme sementara. Sebuah jalan untuk menghentikan pertumpahan darah dan melindungi warga sipil yang tak berdosa di Gaza. Dua perspektif yang sama-sama kuat, sama-sama punya dasar, dan kini berada di hadapan Presiden Prabowo untuk ditimbang-timbang.