Hukum Sudah Terlalu Kotor untuk Disapu, Firman Tendri Serukan ‘Insinerator’ untuk Koruptor dan Aparat Busuk

Suara kritik terhadap penegakan hukum nasional kembali terdengar, dan kali ini nadanya sungguh pedas. Firman Tendri Masengi, seorang praktisi hukum, tak ragu menyebut sistem hukum kita sudah kehilangan nyali dan marwahnya. Menurutnya, hukum sekarang cuma bergerak kalau ada desakan publik atau ketika sebuah kasus ramai di media sosial. Bukan karena kesadaran untuk menegakkan keadilan.

“Hukum kita hari ini kacau. Banyak kasus berhenti di tengah jalan. Baru bergerak kalau sudah viral di media sosial,” ujar Tendry, Kamis lalu.

Kegelisahan yang diungkapkannya sebenarnya menggambarkan apa yang banyak dirasakan masyarakat. Lihat saja, berbagai kasus besar korupsi triliunan, skandal aparat, hingga perkara yang melibatkan elite politik seringkali mandek tanpa kejelasan. Ironisnya, kasus-kasus kecil justru diproses dengan cepat dan bahkan dipertontonkan.

Bagi Tendry, ini jelas menunjukkan sebuah pergeseran yang mengkhawatirkan. Penegakan hukum tak lagi berdiri di atas prinsip keadilan. Ia kini tunduk pada popularitas, tekanan opini, dan kegaduhan semata.

“Kalau tidak viral, tidak ada desakan massa, kasusnya bisa mati pelan-pelan. Ini bukan lagi negara hukum, tapi negara sensasi,” tegasnya.

Fenomena ini, lanjutnya, sangat berbahaya. Ia membuka ruang untuk negosiasi dan transaksi dalam proses hukum. Saat hukum bisa "diatur", yang berkuasa bukan lagi keadilan, melainkan uang, jaringan, dan kekuasaan.

Dalam kritiknya yang tajam, Tendry menggunakan sebuah metafora yang langsung menyita perhatian. Ia menyamakan koruptor dan oknum aparat penegak hukum yang kotor sebagai "sampah" dalam sistem.

“Kalau koruptor dan oknum aparat penegak hukum sudah sedemikian kotornya, dan mereka itu ibarat sampah, maka kita tidak perlu lagi sapu untuk membersihkan korupsi,” ujarnya.

“Yang kita butuhkan adalah insinerator mesin pembakar sampah.”

Pernyataan itu tentu memicu perdebatan. Namun, Firman berkeras bahwa istilah "insinerator" yang ia gunakan bukanlah ajakan kekerasan. Itu adalah simbol, perlunya tindakan hukum yang ekstrem, tegas, dan tanpa kompromi.

Lalu, seperti apa wujud "insinerator" itu? Firman Tendry merincinya.

Pertama, pemiskinan total koruptor dengan menyita aset hingga ke akar-akarnya. Kedua, pencabutan hak politik, agar pelaku tak lagi bercokol di ruang kekuasaan. Ketiga, pembersihan total di lembaga penegak hukum, termasuk bagi aparat yang terbukti bermain perkara atau menjadi bagian dari jaringan korupsi.

“Selama hukum masih bisa diatur, ditawar, dan dinegosiasikan, maka korupsi akan terus hidup,” tandasnya.

Pendekatan setengah hati, menurutnya, cuma akan melanggengkan budaya impunitas. Koruptor tak pernah jera karena mereka tahu selalu ada celah, kompromi politik, atau perlindungan dari kekuasaan.

Pandangan ini sejalan dengan merosotnya kepercayaan publik. Berbagai survei menempatkan aparat penegak hukum di posisi bawah indeks kepercayaan, terutama setelah rentetan kasus yang melibatkan hakim, jaksa, polisi, hingga pejabat antikorupsi.

Tendry mengingatkan, membiarkan situasi ini terus berlanjut bukan cuma merusak sistem hukum. Dampaknya bisa lebih serius, mengancam demokrasi dan stabilitas negara itu sendiri.

“Ketika rakyat sudah tidak percaya pada hukum, maka yang lahir adalah kemarahan, sinisme, dan potensi kekacauan sosial,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, ia menyampaikan peringatan keras. Indonesia, katanya, sedang di persimpangan. Pilihannya: tetap mempertahankan hukum yang lemah dan transaksional, atau melakukan pembersihan radikal untuk menyelamatkan masa depan negara hukum.

“Ini bukan soal keras atau tidak keras. Ini soal berani atau tidak berani. Kalau negara tidak berani membersihkan aparatnya sendiri, maka jangan salahkan rakyat kalau akhirnya kehilangan harapan,” pungkasnya.