Edy Mulyadi: Kepercayaan Publik kepada Prabowo di Ujung Tanduk

Stok Husnuzhon Rakyat untuk Prabowo Dikabarkan Menipis

Edy Mulyadi, seorang wartawan senior, baru-baru ini menyuarakan keprihatinan yang cukup keras. Kritiknya tertuju pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama menyangkut dua hal: respons pemerintah terhadap bencana alam di Sumatra dan sikapnya yang diam terkait Perkap Nomor 10 Tahun 2025. Intinya, Edy merasa kepercayaan publik mulai terkikis. Bahkan, stok prasangka baik atau husnuzhon rakyat kepada presidennya disebutnya hampir habis.

Pernyataannya yang tersebar pada Kamis lalu itu cukup menyentak. Menurutnya, bencana yang melanda Sumatra itu seperti membuka luka lama. Soal lemahnya kehadiran negara saat rakyat paling menderita.

“Dalam situasi bencana, rakyat tidak membutuhkan pidato atau seremoni. Mereka hanya ingin memastikan bahwa negara hadir dan presidennya peduli,” kata Edy.

Ia melihat bantuan yang minim dan logistik yang tersendat. Ada juga aksi-aksi yang di matanya lebih berbau pencitraan ketimbang empati murni. Penolakan bantuan internasional pun ia soroti, dianggap sebagai sikap yang tak peka pada darurat kemanusiaan.

“Ketika warga saling membantu, justru muncul cibiran dari elit. Ini memperlihatkan jarak empati yang kian lebar antara penguasa dan rakyat,” ujarnya.

Namun begitu, kritiknya tak berhenti di situ. Masalah lain yang membuatnya geram adalah terbitnya Peraturan Kapolri itu. Perkap yang memungkinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil. Edy menilai aturan ini sudah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi dan menginjak-injak semangat reformasi.

Yang paling ia sesalkan? Sikap diam Presiden Prabowo. Bagi Edy, diam dalam hal seperti ini bukanlah sikap netral. Itu adalah sebuah pilihan politik yang jelas.

“Diam dalam politik bukan netral. Diam adalah keberpihakan,” tegasnya.

Ia pun mempertanyakan, beraninya Kapolri menerbitkan aturan itu kalau bukan karena tak ada koreksi dari atas? Situasi ini menimbulkan kesan yang mengkhawatirkan: seolah arah kekuasaan justru dikendalikan oleh aparat, bukan oleh pemimpin sipil pilihan rakyat.

Memang, sejak dilantik Oktober 2024 lalu, banyak masyarakat yang masih berusaha memberi kepercayaan kepada Prabowo. Tapi rangkaian peristiwa belakangan ini, kata Edy, perlahan tapi pasti menggerus modal itu.

“Bukan karena kebencian, tapi karena akal sehat yang terus dipaksa untuk memaklumi,” ungkapnya.

Edy juga menyebut pernyataan Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI, yang bilang seolah Indonesia dipimpin oleh Kapolri. Mungkin terdengar keras, tapi menurut Edy, itu cermin kegelisahan nyata di publik. Mereka melihat pola kekuasaan yang berjalan tanpa koreksi.

Pada akhirnya, menurut analisanya, Indonesia ini sebetulnya tak kekurangan aturan. Yang kurang adalah nyali politik. Presiden seharusnya tampil sebagai penjaga konstitusi, bukan sekadar simbol di istana.

“Jika presiden terus diam, jangan salahkan rakyat jika berhenti berharap. Husnuzhon yang dikuras terus-menerus pada akhirnya berubah menjadi kekecewaan, lalu kemarahan,” kata Edy.

Ia mengingatkan satu hal sederhana: sejarah tak pernah mencatat niat baik. Yang tercatat adalah tindakan. Dan ketika pemimpin gagal bertindak, rakyatlah yang merasakan dampaknya. Baik itu saat banjir melanda, maupun saat supremasi hukum melemah.

“Negeri ini menunggu keberanian seorang presiden untuk berkata tidak pada pelanggaran, dan berani berdiri di hadapan siapa pun demi konstitusi,” pungkas Edy Mulyadi.