Edy Mulyadi: Kepercayaan Publik kepada Prabowo di Ujung Tanduk

Stok Husnuzhon Rakyat untuk Prabowo Dikabarkan Menipis

Edy Mulyadi, seorang wartawan senior, baru-baru ini menyuarakan keprihatinan yang cukup keras. Kritiknya tertuju pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama menyangkut dua hal: respons pemerintah terhadap bencana alam di Sumatra dan sikapnya yang diam terkait Perkap Nomor 10 Tahun 2025. Intinya, Edy merasa kepercayaan publik mulai terkikis. Bahkan, stok prasangka baik atau husnuzhon rakyat kepada presidennya disebutnya hampir habis.

Pernyataannya yang tersebar pada Kamis lalu itu cukup menyentak. Menurutnya, bencana yang melanda Sumatra itu seperti membuka luka lama. Soal lemahnya kehadiran negara saat rakyat paling menderita.

“Dalam situasi bencana, rakyat tidak membutuhkan pidato atau seremoni. Mereka hanya ingin memastikan bahwa negara hadir dan presidennya peduli,” kata Edy.

Ia melihat bantuan yang minim dan logistik yang tersendat. Ada juga aksi-aksi yang di matanya lebih berbau pencitraan ketimbang empati murni. Penolakan bantuan internasional pun ia soroti, dianggap sebagai sikap yang tak peka pada darurat kemanusiaan.

“Ketika warga saling membantu, justru muncul cibiran dari elit. Ini memperlihatkan jarak empati yang kian lebar antara penguasa dan rakyat,” ujarnya.

Namun begitu, kritiknya tak berhenti di situ. Masalah lain yang membuatnya geram adalah terbitnya Peraturan Kapolri itu. Perkap yang memungkinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil. Edy menilai aturan ini sudah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi dan menginjak-injak semangat reformasi.

Yang paling ia sesalkan? Sikap diam Presiden Prabowo. Bagi Edy, diam dalam hal seperti ini bukanlah sikap netral. Itu adalah sebuah pilihan politik yang jelas.

“Diam dalam politik bukan netral. Diam adalah keberpihakan,” tegasnya.