CBA Desak Prabowo Copot Bahlil, Klaim PNBP Dinilai Bohong dan Menyesatkan

PNBP 2025 Tak Sesuai Target, CBA Minta Prabowo Pecat Bahlil

Klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menuai kritik pedas. Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), menilai pernyataan pemerintah itu terlalu percaya diri. Bahkan, menurutnya, data historis dari sektor sumber daya alam tak sepenuhnya mendukung klaim tersebut.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Bahlil sempat memaparkan angka. Hingga 10 November 2025, setoran PNBP disebut mencapai Rp200,66 triliun. Angka itu setara dengan 78,74 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp254,83 triliun. Tak hanya di DPR, di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Kamis (20/11/2025), Bahlil melaporkan capaian yang lebih tinggi lagi: 85 persen dari target.

Namun begitu, CBA menyoroti dua hal. Pertama, soal kehati-hatian dalam menyampaikan data. Kedua, soal tren yang sebenarnya.

“Semoga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak lagi mengumbar kebohongan kepada Presiden Prabowo. Termasuk klaim bahwa listrik PLN di Aceh sudah mencapai 93 persen pascabencana banjir dan longsor,”

Uchok menyampaikan itu dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025). Ia merasa paparan Bahlil terkesan gegabah dan kurang membaca data secara komprehensif.

Ia lalu merujuk pada realisasi pendapatan SDA tahun 2024, yang mencapai Rp228,9 triliun atau 97,20 persen dari target. Tapi, angka itu bukan cerita lengkapnya.

Masalahnya, berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024 yang telah diaudit BPK, PNBP SDA justru anjlok dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024, PNBP SDA tercatat Rp256,6 triliun. Padahal, setahun sebelumnya, 2023, angkanya mencapai Rp280,2 triliun.

“Artinya, dari 2023 ke 2024 terjadi kemerosotan pendapatan PNBP sebesar Rp23,6 triliun atau setara 8,44 persen. Ini penurunan yang mengkhawatirkan,”

ujar Uchok Sky.

Dengan dasar itulah, CBA memberikan peringatan keras. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Bahlil dari jabatannya jika target PNBP 2025 kembali meleset.

“Karena kata-kata Bahlil selalu mengumbar kebohongan di depan publik dan melukai hati rakyat,”

tegasnya.

Di sisi lain, Uchok menekankan bahwa pernyataan seorang menteri seharusnya menjadi penyejuk dan bukti nyata bagi masyarakat. Bukan sekadar candaan, janji palsu, atau upaya menyenangkan atasan semata.

“Kata-kata menteri bukan lelucon. Harus bisa dipertanggungjawabkan,”

pungkasnya.