Tito Soroti Harmonisasi Program, Kunci Pembangunan Papua Tak Lagi Tersendat

Di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian punya catatan penting soal pembangunan Papua. Menurutnya, selama ini pemekaran wilayah di sana belum benar-benar mendongkrak laju pembangunan seperti yang diharapkan. Masalahnya kerap terletak pada program yang kurang selaras antara pusat dan daerah.

“Jangan sampai terjadi program pusat, misalnya membangun bendungan dan kemudian irigasi yang harusnya dibuat oleh provinsi siripnya, tersiernya dibuat oleh kabupaten/kota itu gak jalan,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) untuk periode 2025–2029, Selasa lalu. Acara digelar di kantor Bappenas. Intinya, ia mendorong sinkronisasi. Tanpa harmonisasi, program bisa mandek di tengah jalan.

Di sisi lain, ia menilai Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua punya peran krusial. Lembaga nonstruktural ini, yang dibentuk lewat Keputusan Presiden, diharapkan bisa mengorganisir dan menyelaraskan program antar kementerian agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Namun begitu, Tito paham betul akar masalahnya. Perbedaan janji politik antar kepala daerah seringkali bikin program tak sinambung. Karena itu, ia menekankan agar RAPPP tidak dirancang secara top-down semata. Harus ada ruang umpan balik.

“Kita tidak ingin program ini [menjadi] program design yang top-down. Kalau program top-down nanti belum tentu cocok dengan situasi daerah masing-masing. Oleh karena itu perlu mekanisme juga mendengarkan bottom-up dari bawah,” tegasnya.

Selain harmonisasi, ada dua tugas pokok lain untuk komite tersebut: pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dimaksudkan bukan untuk bersikap superior, melainkan juga mendengarkan aspirasi daerah yang mengalami kendala.

“Juga bisa menampung aspirasi, tidak hanya mengawasi seperti lebih superior, tidak. Tapi tentu juga bisa menampung masukan dari kepala daerah,” katanya.

Untuk evaluasi, Mendagri usulkan dilakukan tiap tiga atau empat bulan sekali. Jika hasilnya tak menunjukkan perbaikan, masalah akan dipantau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang memang menginginkan percepatan pembangunan Papua dan intervensi lebih lanjut bisa saja dilakukan.

Jadi, pesannya jelas. Harmonisasi, pengawasan yang partisipatif, dan evaluasi rutin adalah kunci. Tanpa itu, percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih bisa jadi sekadar wacana lagi.