Tito Soroti Harmonisasi Program, Kunci Pembangunan Papua Tak Lagi Tersendat

Di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian punya catatan penting soal pembangunan Papua. Menurutnya, selama ini pemekaran wilayah di sana belum benar-benar mendongkrak laju pembangunan seperti yang diharapkan. Masalahnya kerap terletak pada program yang kurang selaras antara pusat dan daerah.

“Jangan sampai terjadi program pusat, misalnya membangun bendungan dan kemudian irigasi yang harusnya dibuat oleh provinsi siripnya, tersiernya dibuat oleh kabupaten/kota itu gak jalan,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) untuk periode 2025–2029, Selasa lalu. Acara digelar di kantor Bappenas. Intinya, ia mendorong sinkronisasi. Tanpa harmonisasi, program bisa mandek di tengah jalan.

Di sisi lain, ia menilai Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua punya peran krusial. Lembaga nonstruktural ini, yang dibentuk lewat Keputusan Presiden, diharapkan bisa mengorganisir dan menyelaraskan program antar kementerian agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Namun begitu, Tito paham betul akar masalahnya. Perbedaan janji politik antar kepala daerah seringkali bikin program tak sinambung. Karena itu, ia menekankan agar RAPPP tidak dirancang secara top-down semata. Harus ada ruang umpan balik.