Tito Pastikan Bantuan Rp 268 Miliar untuk Korban Bencana Tepat Sasaran

Di tengah Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian angkat bicara soal bantuan untuk korban bencana. Rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto itu dihadiri seluruh jajaran kabinet. Tito memastikan satu hal: bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari pusat harus tepat sasaran.

“Dan itu yang kami arahkan kepada mereka untuk utamanya itu, Pak,” tegas Tito.

Ia sudah memberikan arahan tegas ke tiga provinsi yang paling terdampak Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Intinya, uang bantuan itu untuk kebutuhan personal korban. Bayangkan, untuk membeli pakaian ganti, sabun mandi, sampo, sampai keperluan khusus perempuan dan bayi. Itulah fokusnya.

Nah, soal nominalnya, bantuan keuangan sebesar Rp 268 miliar itu konon sudah cair. Tiga hari setelah pengajuan, dana langsung masuk. Rp 60 miliar dialokasikan untuk tiga provinsi tadi, sementara Rp 208 miliar sisanya dibagi ke 52 kabupaten dan kota yang kena imbas bencana.

“Kami sudah cek, Pak, tiga hari langsung masuk. Terima kasih kepada Pak Mensesneg yang langsung bergerak cepat Pak langsung ke rekening, Pak. Karena memang semuanya masih jalan Pak perbankannya,” ujar Tito, menyebut peran cepat Sekretaris Negara.

Di sisi lain, Tito juga mengajak daerah lain yang kondisi keuangannya lebih baik untuk turut membantu. Solidaritas. Sampai saat ini, sudah ada sejumlah daerah yang mengirimkan bantuan, baik berupa uang tunai, tenaga medis, obat-obatan, hingga bahan makanan dan pakaian layak pakai.

“Dari daerah-daerah lainnya juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu, solidaritas,” jelasnya.

Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah dokumen warga yang hilang tersapu banjir dan longsor. Menanggapi ini, Kemendagri sudah turunkan tim khusus ke lapangan. Tugas mereka melayani warga yang kehilangan dokumen kependudukan, seperti KTP-el atau akta kelahiran.

Tapi Tito tak mau berhenti di situ. Ia mendorong kementerian dan lembaga lain ikut bergerak. Bagaimana dengan ijazah yang rusak? Atau dokumen perbankan dan STNK yang hilang?

“Kami mohon kementerian/lembaga terkait bisa juga menggratiskan kepada mereka, Pak, sekaligus juga menyiapkan untuk posko-poskonya Pak, sehingga mereka akan sangat terbantu sekali,” pinta Tito.

Laporan terakhir yang disampaikan Menteri cukup mencengangkan. Ada sejumlah desa yang dinyatakan hilang akibat parahnya longsor dan banjir, sehingga relokasi menjadi keharusan. Untuk itu, Kemendagri kini berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Tujuannya jelas: mempersiapkan administrasi untuk pemerintahan desa baru di lokasi relokasi nantinya.