Prabowo Gandakan Bantuan Bencana, Tegur Bupati yang Kabur

Di Aceh, Minggu lalu, suasana forum penanganan bencana sempat tegang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan sebuah masalah yang mendesak. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di 52 kabupaten dan kota di tiga provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat nyaris habis. Padahal, tahun belum berakhir, sementara dampak bencana masih terasa di mana-mana.

“Ada 52 kabupaten dari tiga provinsi yang meminta bantuan,” ujar Mendagri dalam Arahan Presiden RI terkait penanganan bencana itu.

Dia pun mengusulkan solusi: bantuan tunai dari pusat, masing-masing sebesar Rp 2 miliar untuk tiap daerah terdampak. Dana itu dinilai krusial. Bukan cuma untuk pemulihan infrastruktur umum, tapi juga untuk membenahi kantor-kantor pemerintahan yang luluh lantak. Bayangkan, di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen vital warga yang kini sulit diakses.

Di sisi lain, Tito juga menyoroti urusan administrasi warga yang terhambat. Dia meminta kelonggaran dan kemudahan untuk pengurusan STNK maupun sertifikat lainnya. Semua layanan itu, kata dia, harus bisa diakses dengan cepat oleh korban bencana.

Namun begitu, respons Presiden Prabowo Subianto justru di luar dugaan. Alih-alih menyetujui usulan Rp 2 miliar, ia malah menggandakannya.

“Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar? Saya kasih Rp 4 miliar. Untuk provinsi, saya kasih Rp 20 miliar,” tegas Prabowo.

Keputusan itu tentu melegakan. Tapi Presiden juga menyelipkan pesan keras. Dia meminta Mendagri memastikan seluruh kepala daerah tetap berada di wilayahnya, mendampingi rakyat yang sedang susah. Jangan sampai ada yang kabur.

“Tolong Mendagri (atasi) bupati yang kabur saat bencana, kalau di tentara namanya desersi,” tambahnya dengan nada tegas.

Jadi, bantuan pun bertambah. Namun di balik itu, ada amanat yang jelas: tanggung jawab para pemimpin di daerah diuji di saat-saat seperti ini. Mereka harus hadir, bukan malah pergi.