Di Balik Klaim Reaksi Cepat, Korban Banjir Aceh dan Sumatera Masih Bertahan Sendiri

✍🏻 Erizeli Jely Bandaro

Pernyataan Presiden Prabowo bahwa "rakyat kini melihat reaksi cepat pemerintah dalam mengatasi musibah" ramai diperbincangkan. Namun, di lapangan, ceritanya lain. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dilanda banjir dan longsor, situasinya justru menunjukkan hal yang bertolak belakang.

Menurut sejumlah saksi, warga banyak yang terpaksa evakuasi sendiri. Tim BNPB dan alat berat baru datang setelah dua sampai tiga hari berlalu. Sungguh, penanganannya terasa lambat. Logistik macet, kehadiran pemerintah pusat pun seolah tertunda.

Koordinasi dari desa ke pusat juga bermasalah. Data korban dan kebutuhan pengungsi tak kunjung jelas. Parahnya, status darurat tak kunjung dinaikkan. Akibatnya, pemerintah daerah bekerja dengan anggaran seret di tengah situasi yang makin tak terkendali.

Di sisi lain, standar global punya patokan yang jauh lebih ketat. Ambil contoh, PBB lewat UN-OCHA punya standar emas. Evakuasi awal harus dalam 1 jam. Tim SAR aktif dalam 6 jam. Bantuan logistik dasar wajib tersedia dalam 24 jam. Dan dalam 72 jam, stabilitas awal pemulihan harus tercapai.

Negara lain sudah menjalankannya. Jepang, misalnya. Mereka mengerahkan tim penyelamat dalam hitungan jam, bukan hari. China bisa mengirim ribuan personel hanya dalam 2-3 jam saat banjir besar melanda. Bahkan FEMA di AS punya sistem yang otomatis bergerak begitu status darurat diumumkan.

Lalu, bagaimana dengan kita? Jelas, respons di Indonesia masih jauh dari memadai. Alat berat minim di fase kritis. Bantuan datang tidak merata. Pusat komando di lapangan nyaris tak terlihat. Kesenjangan antara narasi dan realita di lapangan terasa begitu lebar.

Masalahnya memang struktural. Kapasitas BPBD di daerah masih lemah. Sistem tanggap darurat yang terintegrasi nyaris tak ada. Padahal, cuaca ekstrem akibat perubahan iklim makin sering terjadi. BMKG sendiri mengakui, Indonesia belum siap menghadapi ancaman siklon tropis fenomena yang kini jadi realitas baru di Asia Tenggara.

Jadi, pernyataan tentang reaksi cepat pemerintah itu perlu dilihat secara proporsional. Niat mungkin ada. Tapi niat saja tidak cukup. Kesiapsiagaan bukan sekadar retorika. Ia adalah kemampuan teknis yang dibangun lewat investasi serius, prosedur standar, dan komitmen kelembagaan yang kuat.

Kalau ingin memutus siklus bencana yang selalu lebih mematikan, langkah serius harus diambil. Perkuat BPBD. Integrasikan sistem peringatan dini. Percepat mobilisasi logistik. Dan yang tak kalah penting, sesuaikan diri dengan standar kemanusiaan global yang sudah terbukti efektif.

Rakyat sebenarnya tidak menuntut kesempurnaan. Mereka cuma butuh pemerintah yang hadir lebih cepat. Lebih cepat dari berita yang tersiar, lebih cepat dari konferensi pers, dan terutama, lebih cepat dari air bah serta tanah longsor yang mengancam nyawa mereka.

Hanya dengan begitu, klaim "reaksi cepat pemerintah" benar-benar bisa dirasakan. Bukan sekadar jadi kata-kata di udara.