Kunjungan DPRD Babel ke KSPSI: Sorotan Nasib Buruh dan Smelter Ilegal

Jakarta Suasana di kantor DPP KSPSI di Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis lalu (4/12/25), cukup ramai. Sebanyak sebelas anggota Komisi IV DPRD Bangka Belitung hadir, dipimpin langsung oleh Heryawandi selaku Ketua Komisi dan Me Hoa sebagai Wakil Ketua. Kunjungan ini bukan sekadar formalitas. Intinya, mereka membawa pulang sederet catatan serius untuk pemerintah pusat, terutama soal maraknya smelter dan penambangan ilegal yang bikin pusing.

Di sisi lain, ada satu isu yang menonjol dan langsung disorot. Nasib para pekerja. Jumhur Hidayat, dalam percakapannya dengan redaksi, menyatakan prihatin. Menurutnya, lebih dari 1.800 buruh saat ini terlunta-lunta. Penghasilan mereka tiba-tiba berhenti begitu saja.

"Harusnya ada mitigasi dulu, analisis dampak buat pekerja ini sebelum smelter ditutup," ujar Jumhur.

Dia punya usul. Smelter ilegal itu, kata Jumhur, sebenarnya bisa diambil alih oleh Danatara. Dengan begitu, operasi bisa terus berjalan dan pekerja tidak jadi korban. "Danatara kan punya banyak sumber daya. Bisa cari untung sekaligus menyelamatkan nasib buruh. Apa susahnya menjalankan kembali smelter-smelter itu?" tegasnya.

Namun begitu, masalah di Babel ternyata tak cuma soal smelter. Dalam dialog itu, mengemuka pula persoalan perusahaan outsourcing. Banyak yang berasal dari luar daerah, beroperasi di Babel, dan seringkali merugikan hak-hak pekerja.