Selatan Tercekik, Utara Dikejar Kereta Cepat: Ironi Infrastruktur Jawa Barat

Jakarta dan Bandung? Koneksinya sudah luar biasa lengkap. Ada tol yang selalu padat, kereta api dari yang reguler hingga Argo, lalu ada juga pilihan travel dan bus. Belum lagi si kereta cepat Whoosh yang bisa melesat hanya dalam setengah jam lebih. Di tengah kemewahan pilihan ini, rencana Kereta Kilat Pajajaran tiba-tiba mencuat lagi. Publik pun bertanya-tanya: untuk apa lagi?

Pertanyaannya sederhana, tapi mendasar. Apakah koridor yang sudah jenuh ini benar-benar butuh moda baru, sementara di sudut lain Jawa Barat, akses dasar masih jadi barang mewah?

Kesenjangan yang Mencolok di Selatan

Coba lihat ke selatan. Garut, Tasikmalaya, Ciamis. Wilayah-wilayah ini seperti hidup di dunia yang berbeda. Mobilitas antar kabupaten seringkali tersendat. Jalur nasional rawan putus karena longsor, terutama di titik-titik kritis seperti Jalur Gentong yang jadi mimpi buruk setiap musim hujan atau liburan panjang.

Jalur kereta? Sempat dihidupkan sampai Garut, lalu mandek. Sambungan ke Tasikmalaya dan Banjar masih sekadar wacana. Padahal, coba bayangkan jika rel itu benar-benar tersambung. Bukan cuma soal kenyamanan, tapi pintu ekonomi baru bisa terbuka. Logistik UMKM mengalir lebih lancar, pariwisata yang terpendam bisa bangkit.

Sulit diterima akal sehat. Di satu sisi, selatan berjuang untuk sekadar bisa terhubung dengan layak. Di sisi lain, perhatian dan anggaran besar justru dikerahkan untuk menambah pilihan di koridor yang sudah sangat terlayani.

Jakarta-Bandung: Sudah Cukup, Bahkan Lebih

Mari kita bicara fakta. Koridor Jakarta-Bandung mungkin adalah yang paling dijejali pilihan transportasi di seluruh Indonesia. Tol Cipularang, ditambah ruas tol baru yang akan beroperasi. Layanan kereta dari yang ekonomi sampai premium. Dan Whoosh, yang dengan teknologinya, membuat klaim Kereta Kilat Pajajaran soal waktu tempuh 90 menit jadi terasa kurang greget.

Dengan kondisi begitu, kehadiran proyek baru ini terasa janggal. Ia berpotensi besar hanya menjadi alternatif kelas dua. Waktunya lebih lambat, teknologinya belum tentu lebih baik, dan manfaat ekonominya dipertanyakan. Ini yang bikin banyak orang curiga. Jangan-jangan, ini cuma proyek simbolik belaka? Sekadar ingin menunjukkan bahwa ada "pencapaian" baru, meski kebutuhan riilnya minim.

Menurut sejumlah pengamat, inilah persoalannya. Pembangunan kerap terjebak pada gengsi, bukan pada pemerataan.

Prioritas yang Terbalik

Pembangunan yang progresif itu seharusnya adil. Ia harus menyentuh mereka yang tertinggal, bukan terus memanjakan yang sudah maju. Alokasi anggaran dan energi politik harusnya lebih berpihak pada pengurangan kesenjangan.

Bayangkan jika fokus dialihkan ke selatan. Penyelesaian jalur kereta selatan, percepatan tol Garut-Tasik-Ciamis, perbaikan jalan nasional yang kronis. Dampaknya akan langsung menyentuh hidup banyak orang.

• Distribusi hasil bumi dan produk lokal jadi lebih efisien, biaya logistik turun.
• Destinasi wisata seperti Pangandaran atau dataran tinggi Garut akan lebih mudah dijangkau, mendongkrak pendapatan daerah.
• Buat mahasiswa, tenaga kesehatan, atau warga biasa yang perlu ke Bandung atau Jakarta, perjalanan tak lagi jadi siksaan.

Lalu, apa dampak nyata menambah kereta cepat lagi di utara? Mungkin menghemat waktu tempuh segelintir orang. Itu saja. Manfaatnya sangat tidak sebanding dengan potensi transformasi jika dana triliunan rupiah itu dialihkan untuk membangun konektivitas dasar di selatan.

Jebakan Proyek Megah

Memang, proyek-proyek besar dan gemerlap itu selalu menarik perhatian. Media ramai memberitakan, pejabat bisa berfoto di sebelah maketnya. Tapi kita harus waspada. Ketika proyek semacam Kereta Kilat Pajajaran yang konon anggarannya mencapai Rp8 triliun itu menyerap sumber daya begitu besar, suara dari daerah tertinggal semakin tenggelam.

Pertanyaan kritisnya harus terus diajukan:

• Ini proyek untuk siapa, sebenarnya?
• Apanya yang urgent, sementara kebutuhan lain lebih mendesak?
• Ini bagian dari strategi pemerataan, atau sekadar pertunjukan?

Jika jawabannya tidak jelas, atau tidak memihak kepentingan publik yang lebih luas, maka arah pembangunan itu sendiri yang perlu dikoreksi.

Sudah Waktunya Berpihak

Momennya sekarang. Pemerintah provinsi dan pusat harus berani mengalihkan fokus secara serius. Bukan dengan wacana, tapi dengan langkah konkret. Prioritasnya jelas: selesaikan konektivitas di Jawa Barat selatan. Itu akan jadi game changer yang sesungguhnya.

Pembangunan infrastruktur pada akhirnya bukan soal beton dan besi semata. Tapi soal keadilan. Saatnya pemerintah hadir untuk mereka yang paling membutuhkan, bukan menambah kemewahan bagi yang sudah terlayani dengan baik. Pemerataan akses adalah ujian sebenarnya dari komitmen itu. Dan ujian itu, untuk sekarang, ada di selatan.