BGN Lantik Lima Pejabat Baru untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) melantik lima pejabat baru untuk menggantikan pejabat sebelumnya. Langkah ini diharapkan memperkuat struktur organisasi di tengah proses bersih-bersih pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan.

Wakil BGN Agustina Arumsari dan Trenggono memperkenalkan kelima pejabat tersebut dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026). Adapun pejabat baru yang dilantik meliputi Sekretaris Utama hingga Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.

Berikut daftar pejabat baru BGN:

1. Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama
2. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
3. Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran
4. Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama
5. Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan

Agustina menekankan bahwa sumber daya manusia (SDM) menjadi hal penting dalam organisasi untuk program MBG. Para pejabat baru ini dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Prabowo Subianto.

"Kemarin sore dapat Keppres mengangkat beliau-beliau ini, pejabat tinggi madya. Kami butuh tim memperbaiki BGN dan makan bergizi gratis," ujarnya.

Salah satu nama yang tak asing adalah Ketut Sumedana, mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung. Agustina menjelaskan rekam jejak Ketut yang mentereng dengan pengalaman 28 tahun di kejaksaan dan bergelar doktor di bidang ilmu hukum.

"Nah ini kayanya kalau beliau nggak asing nih, karena beliau lama jadi Kapuspenkum ya? Ya, silakan Bapak Dr Ketut Sumedana, SH, MH. Ini dulu kalau ada konferensi pers di Kejagung kayanya beliau nih yang mengorganisir," kata Agustina.

"Nanti seperti misalnya ada beberapa kejadian dan sebagainya mungkin keracunan dan sebagainya beliau yang akan lihat langsung dan beliau punya jaringan seluruh Indonesia tentu saja sebagai mantan di Kejagung ya," lanjutnya.

Agustina juga menyebut pengalaman Ketut di bidang pengawasan penegak hukum saat menjadi jaksa sangat dibutuhkan. Ia akan diminta mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memastikan kepatuhan regulasi.

"Dan tentu saja ini nanti monitoring evaluasi seluruh program MBG itu nanti termasuk Standar Operasional. Jadi begini kira-kira pembagian tugasnya, yang bikin standar bagaimana menghasilkan program ketepatan sasaran dan sebagainya, SOP dan sebagainya," ungkap dia.