Iran Usulkan Aliansi Keamanan Negara Islam, Ajak Pakistan yang Miliki Senjata Nuklir

Iran mengajukan usulan pembentukan aliansi keamanan kawasan yang terdiri dari negara-negara Muslim, termasuk Pakistan yang diketahui memiliki senjata nuklir. Teheran menilai perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Timur Tengah harus dijamin oleh negara-negara di kawasan itu sendiri, bukan bergantung pada kekuatan eksternal.

Usulan itu disampaikan Penjabat Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Seyed Majid Ibn Reza, yang menyarankan kerangka kerja sama pertahanan melibatkan Iran, Turkiye, Pakistan, Arab Saudi, Mesir, dan negara-negara Islam lainnya. Menurutnya, mekanisme serupa perjanjian keamanan kolektif dapat memperkuat kerja sama kawasan dan mengurangi ketergantungan pada militer asing.

Proposal tersebut dibahas Ibn Reza dengan Menteri Pertahanan Turkiye, Yasar Guler, pada Ahad (2/8/2026). Ibn Reza mengatakan, konflik di kawasan belakangan ini menunjukkan pentingnya kerja sama antarnegara tetangga untuk menjaga keamanan dan mempertahankan stabilitas jangka panjang.

Kehadiran kekuatan asing di Timur Tengah, menurut dia, justru berkontribusi pada instabilitas. Sistem keamanan regional yang terkoordinasi, lanjutnya, akan mampu melindungi kawasan dari intervensi eksternal dan mempromosikan perdamaian. Ibn Reza juga merujuk pada nota kesepahaman gencatan senjata yang dicapai pada masa pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang menurutnya tercapai atas permintaan negara-negara sahabat di kawasan. Meski begitu, Iran tetap waspada mengingat pengalaman dengan AS di masa lampau.

Mengomentari ketegangan yang terus berlangsung, Ibn Reza mengutuk aksi militer Israel di Gaza, Lebanon, Suriah, dan Iran. Ia menuduh Washington mendukung pendekatan agresif Israel. Dia juga mengingatkan bahwa upaya AS membuka front baru melawan Hizbullah dapat memicu krisis keamanan yang lebih luas di Timur Tengah. Ia menggambarkan usulan zona keamanan yang disodorkan Israel untuk wilayah Suriah dan Lebanon berpotensi menjadi sumber instabilitas baru.

Permintaan Qatar

Di tengah meningkatnya ketegangan, Qatar menyerukan koordinasi lebih erat di antara negara-negara Teluk untuk melaksanakan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Seruan itu disampaikan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dalam pembicaraan terpisah dengan pejabat dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Oman, dan Bahrain pada Senin (3/8/2026).

Menurut Kementerian Luar Negeri Qatar, pembicaraan tersebut membahas perkembangan situasi regional, khususnya upaya diplomatik dan koordinasi bersama untuk meredakan ketegangan. Selain itu, dibahas pula langkah-langkah memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan serta kerja sama bilateral.

Al Thani menekankan pentingnya seluruh pihak tetap berpegang pada jalur dialog dan diplomasi. Ia meminta semua pihak melaksanakan ketentuan dalam nota kesepahaman antara AS dan Iran, termasuk menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Menurut dia, langkah itu penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan mempertahankan kemajuan yang telah dicapai. Qatar, kata Al Thani, mendukung penuh berbagai upaya meredakan ketegangan dan mencapai kesepakatan menyeluruh untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang.

Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari lalu. Teheran kemudian membalas dengan menyerang sejumlah negara di kawasan. AS dan Iran sempat menyepakati gencatan senjata pada April sebelum menandatangani nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan pada Juni. Kesepakatan itu bertujuan mengakhiri konflik militer dan membuka jalan menuju perjanjian damai yang lebih permanen. Namun, kesepakatan itu runtuh bulan lalu setelah kedua pihak kembali saling melancarkan serangan selama hampir dua pekan.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, meminta negara-negara Islam mengedepankan dialog dan diplomasi agar konflik tidak berkembang menjadi perang terbuka. Hal itu ia sampaikan di sela-sela Kongres Umat Islam ke-VIII di Jakarta, Ahad. Ia menyebut situasi Timur Tengah yang kembali memanas sangat disayangkan, terlebih sebelumnya ada harapan setelah adanya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat.

"Kita sangat sayangkan apa yang terjadi makin meluas. Semula kita bergembira bahwa sudah ada kesepakatan antara Iran dengan Amerika, tapi buyar lagi, malah makin meluas," katanya.

Ketua Dewan Masjid Indonesia itu menilai negara-negara Arab dan negara Islam lainnya perlu mengambil peran untuk mendorong penyelesaian konflik melalui perdamaian. Ia juga mengingatkan pihak-pihak yang bertikai agar menahan diri dan mengutamakan penyelesaian secara politik. "Kita harapkan dari Timur Tengah sendiri, negara-negara Arab juga berusaha untuk mendamaikan masing-masing," ujarnya.

Jusuf Kalla juga menyoroti konflik di Yaman, termasuk ketegangan antara kelompok Houthi dan Pemerintah Yaman. Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri serta membangun kembali persatuan internal agar tidak memperburuk kondisi kawasan. Selain itu, ia meminta negara-negara lain yang memiliki pengaruh di kawasan untuk tidak memperluas konflik ke wilayah negara lain. Penghentian kekerasan, kata dia, menjadi langkah awal menuju perdamaian.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu menegaskan, dialog menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan antarnegara Islam. Organisasi internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), menurut dia, memiliki peran penting dalam memperkuat persatuan negara-negara Islam dan mendorong penyelesaian konflik secara damai. Jusuf Kalla menilai Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mendorong terciptanya perdamaian. Indonesia, kata dia, tetap konsisten mendukung perdamaian, termasuk terkait konflik di Palestina dan berbagai wilayah Timur Tengah lainnya.

"Indonesia tentu mendukung perdamaian, sangat mendukung perdamaian. Apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Timur Tengah merupakan suatu musibah," tutur Jusuf Kalla.