Pemerintah mengungkapkan kebutuhan investasi Indonesia hingga 2027 mencapai Rp 8.705 triliun. Namun, kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu membiayai sekitar Rp 459 triliun, sehingga sebagian besar kebutuhan tersebut harus dipenuhi dari pembiayaan swasta.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menyampaikan bahwa selain APBN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk Danantara diperkirakan berkontribusi sekitar Rp 330 triliun. Dengan demikian, sekitar Rp 7.973 triliun atau 91 persen dari kebutuhan investasi harus berasal dari sumber pembiayaan swasta.
"APBN hanya mampu menjangkau sekitar Rp 459 triliun. Sebagian lagi oleh BUMN termasuk Danantara sebesar Rp 330 triliun. Sisanya sebagian besar harus berasal dari sumber pembiayaan swasta," kata Juda saat acara Peluncuran ETF Emas sekaligus HUT Pasar Modal Indonesia di Gedung BEI, Jakarta, Senin (10/8).
Menurut Juda, pasar modal memiliki peran penting untuk mempertemukan kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. "Ia (pasar modal) adalah jembatan yang menghubungkan kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Ia adalah sumber pembiayaan yang efisien, transparan, dan berkeadilan," jelas Juda.
Juda menegaskan bahwa pasar modal Indonesia harus diperkuat agar mampu menjalankan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. "Pasar modal hadir sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, liquid, dan tentu saja trustable dan credible," tuturnya.
Artikel Terkait
Preservasi Jalan Tol 3.116 km dan Tantangan Ekosistem Investasi yang Sehat
Polisi Tetapkan Ruben Onsu Tersangka Dugaan Penipuan Investasi
Wamenkeu: 91 Persen Kebutuhan Pembangunan Nasional Ditopang Pembiayaan Swasta
OJK Tangani 124 Kasus Pelanggaran Pasar Modal, Denda Capai Rp240,5 Miliar