Ekonomi Kuartal II Diproyeksikan Tumbuh di Atas 5 Persen, LPEM UI Perkirakan di Bawah 5 Persen

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 diperkirakan tetap bertahan di atas 5 persen meskipun ekspor melemah akibat perlambatan permintaan global. Namun, proyeksi dari berbagai lembaga menunjukkan perbedaan angka yang cukup signifikan.

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, memproyeksikan ekonomi tumbuh sekitar 5,35 persen secara tahunan (year on year/yoy), melambat dibandingkan kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen. Menurutnya, perlambatan ini terutama disebabkan oleh normalisasi musiman karena Ramadan dan Idulfitri yang seluruhnya berlangsung pada kuartal pertama tahun ini.

"Pertumbuhan diproyeksikan sekitar 5,35 persen yoy, melambat dari 5,61 persen pada triwulan I 2026. Perlambatan ini terutama merupakan normalisasi musiman karena Ramadan dan Idulfitri seluruhnya berlangsung pada triwulan pertama tahun ini," kata Josua kepada kumparan pada Selasa (4/8).

Selain faktor musiman, ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan melemahnya permintaan global turut menekan kinerja ekspor. Meski demikian, Josua menilai pertumbuhan ekonomi masih disokong kuat oleh permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan pertumbuhan kredit.

"Sementara dukungan dari ekspor neto melemah," jelasnya.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan masih tumbuh di atas 5 persen, didorong oleh kebijakan pemerintah yang menahan kenaikan harga energi bersubsidi, perbaikan daya beli petani, serta meningkatnya pembelian kendaraan dan barang tahan lama. Investasi juga tetap kuat dengan realisasi investasi kuartal II 2026 mencapai Rp 511,8 triliun, tumbuh 7,1 persen secara tahunan, dan menyerap 742 ribu tenaga kerja.

Josua menjelaskan, lonjakan impor yang terjadi pada kuartal II terutama berasal dari bahan baku dan barang modal, mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi dan investasi domestik. Namun, dalam perhitungan produk domestik bruto (PDB), kenaikan impor mengurangi kontribusi ekspor neto sehingga pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya ditopang oleh produksi dalam negeri.

Secara keseluruhan 2026, Josua memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5,2-5,4 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasi 2025 sebesar 5,11 persen. Meski demikian, dia mengingatkan pemerintah perlu mengarahkan belanja pada sektor-sektor produktif dan memperkuat industri domestik agar pertumbuhan di atas 5 persen dapat lebih berkualitas dan berkelanjutan.

"Stimulus yang terlalu umum berisiko hanya menaikkan impor. Perlindungan daya beli sebaiknya tetap terarah kepada kelompok rentan, sedangkan kebijakan industri perlu memperkuat bahan baku dalam negeri, efisiensi logistik, dan ekspor bernilai tambah," terangnya.

Proyeksi LPEM UI Lebih Rendah

Di sisi lain, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 hanya mencapai 4,80 persen secara tahunan, dengan kisaran 4,78-4,82 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan kuartal II 2025 yang sebesar 5,12 persen.

"Secara keseluruhan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II 2026 diperkirakan mencapai 4,80 persen secara tahunan, dengan kisaran proyeksi 4,78–4,82 persen," tulis ekonom LPEM UI dalam laporannya, dikutip Rabu (5/7).

LPEM UI menyebut tiga faktor utama yang membuat pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di bawah 5 persen. Pertama, efek basis tinggi karena pada kuartal II 2025 ekonomi tumbuh 5,12 persen. Kedua, tidak ada dorongan musiman yang signifikan karena Ramadan dan Idulfitri ada pada kuartal I 2026. Ketiga, tingginya harga energi dan pelemahan rupiah memicu inflasi impor yang meningkatkan biaya produksi.

Selain itu, kenaikan harga BBM Pertamax dinilai mengurangi daya beli masyarakat imbas meningkatnya harga barang dan biaya transportasi. Tekanan pada perekonomian Indonesia pertama kali terjadi pada akhir Januari 2026 saat MSCI membekukan proses rebalancing saham Indonesia akibat berbagai persoalan transparansi dan tata kelola. Hal ini kemudian disusul dengan penurunan outlook Indonesia menjadi negatif oleh lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's dan S&P, yang juga menyoroti tata kelola fiskal, transparansi, serta potensi liabilitas kontinjensi fiskal terkait Danantara.

Secara eksternal, tekanan dimulai pada akhir Februari saat Amerika Serikat melancarkan serangan militer terhadap Iran. Konflik geopolitik berkepanjangan di Timur Tengah mengganggu jalur pelayaran di Selat Hormuz, memicu arus keluar modal besar-besaran dari negara berkembang menuju aset safe haven, lonjakan harga energi, serta gangguan perdagangan global.

Menurut LPEM UI, kondisi tersebut mempersempit ruang fiskal Indonesia imbas melonjaknya harga energi dan pelemahan rupiah yang meningkatkan beban subsidi serta kompensasi bahan bakar. Beban fiskal juga dinilai semakin berat karena pemerintah menjalankan sejumlah program jumbo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pelemahan rupiah semakin terdorong karena kondisi fiskal yang memburuk, meningkatkan kekhawatiran investor terhadap keberlanjutan fiskal.

"Komunikasi publik pemerintah yang dinilai kurang baik serta peluncuran kebijakan yang dipertanyakan, seperti pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), semakin menggerus kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia," jelas laporan tersebut.

LPEM UI menilai hingga saat ini investor masih belum sepenuhnya yakin terhadap transparansi, kredibilitas, dan prospek kebijakan Indonesia. Pemerintah dinilai perlu memprioritaskan perbaikan proses perumusan kebijakan, memangkas belanja yang tidak diperlukan, serta menjaga independensi bank sentral. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan kredibilitas dan transparansi kebijakan tersampaikan dengan jelas kepada publik.

"Jika hal tersebut tidak dilakukan, Indonesia berpotensi menghadapi kondisi yang lebih buruk dari sisi keseimbangan fiskal, kepercayaan investor, dan pelemahan rupiah yang sepanjang 2026 telah menunjukkan kinerja yang sangat lemah," tutup laporan tersebut.