Komisi V DPR Dorong Kemenhub Segera Bangun Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau-Daruba untuk 40 Ribu Warga Pangkep

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendesak Kementerian Perhubungan segera merealisasikan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau-Daruba di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Infrastruktur ini dinilai krusial untuk melayani sekitar 40 ribu warga yang bermukim di pulau-pulau terluar daerah tersebut.

Legislator Partai Gerindra asal Sulawesi Selatan itu menyampaikan, aspirasi pembangunan pelabuhan telah diterima saat Komisi V melakukan kunjungan kerja. Ia menegaskan bahwa usulan tersebut harus diperjuangkan bersama kementerian terkait. "Dalam setiap kunjungan kerja yang kami lakukan, kami biasanya didampingi pemerintah kabupaten dan provinsi. Pada kesempatan itu, mereka menyampaikan berbagai aspirasi yang tentu kami teruskan kepada mitra kerja kami di Kementerian Perhubungan," ujar Andi Iwan.

Namun, setelah mencermati pemaparan pemerintah dalam rapat, Andi Iwan menilai usulan itu belum tercantum dalam rencana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. "Berdasarkan hasil beberapa kunjungan kerja, khususnya yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kami telah mengusulkan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau-Daruba. Namun, setelah mencermati paparan yang disampaikan, usulan tersebut tampaknya masih belum terakomodasi," katanya.

Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan itu menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap kebutuhan transportasi masyarakat kepulauan. Hingga kini, warga di pulau-pulau terluar Pangkep masih menghadapi keterbatasan akses dan konektivitas. Kondisi ini terungkap saat Komisi V melakukan kunjungan kerja spesifik ke daerah tersebut. Menurut Andi Iwan, program Tol Laut dan Sabuk Nusantara belum mampu menjangkau seluruh kawasan kepulauan secara optimal. "Kami juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melihat langsung kondisi pulau-pulau terluar. Wilayah tersebut masih sulit dilayani melalui program Tol Laut maupun Sabuk Nusantara," ujarnya.

Andi Iwan menegaskan bahwa pembangunan pelabuhan penyeberangan bukan sekadar proyek fisik, melainkan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ketersediaan transportasi yang memadai akan menentukan kelancaran mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, pelayanan publik, serta pergerakan ekonomi di kawasan kepulauan. "Sekitar 40 ribu jiwa di kecamatan-kecamatan terluar sangat bergantung pada layanan penyeberangan. Wilayah tersebut bahkan berbatasan dengan Kalimantan Selatan, sementara sebagian lainnya secara geografis lebih dekat ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Karena itu, kawasan ini memerlukan perhatian khusus," tegasnya.

Menurut Andi Iwan, konektivitas transportasi yang baik akan membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperlancar arus manusia dan barang. Pelabuhan penyeberangan juga diharapkan dapat menekan biaya angkut, memperluas pemasaran hasil produksi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau terluar.

Untuk memastikan pembangunan dapat diwujudkan, Andi Iwan meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat segera melakukan kajian teknis atau studi kelayakan. Kajian itu penting agar pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau-Daruba dapat masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah. "Jika layanan Sabuk Nusantara belum mampu menjangkau wilayah tersebut secara optimal, kami berharap Direktorat Jenderal Perhubungan Darat segera memulai kajian atau studi. Usulan ini sudah kami sampaikan dan mudah-mudahan tahun depan studi tersebut dapat dimulai sehingga anggaran pembangunannya segera dialokasikan," pungkasnya.