Polri Percepat Penyaluran Bantuan untuk Korban Gempa NTT

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memerintahkan jajarannya untuk segera memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Seluruh kebutuhan logistik dan anggaran di lapangan harus segera dilaporkan agar bantuan dapat didistribusikan ke titik-titik bencana.

Arahan itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana secara virtual pada Kamis (20/8). Rapat diikuti jajaran Mabes Polri dan Polda NTT, termasuk Kasatgas Humas Ops Amanusa II Bencana Alam NTT Kombes Bayu Suseno.

“Seluruh kebutuhan logistik dan anggaran yang diperlukan di lapangan diinstruksikan untuk segera dilaporkan secara rinci agar bantuan dapat segera didistribusikan ke titik-titik bencana,” kata Bayu dalam keterangannya, Kamis (20/8).

Selain pemenuhan kebutuhan dasar, Wakapolri juga meminta personel di tingkat Polres hingga Polsek untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah ini untuk mengantisipasi kemungkinan gempa susulan serta memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat.

“Personel di tingkat Polres dan Polsek untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan demi menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Waastamaops Irjen Pol Laksana memaparkan kondisi terkini di tujuh wilayah terdampak, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Kerusakan terjadi pada ribuan rumah warga serta sejumlah fasilitas umum, seperti kantor pemerintah, rumah sakit, puskesmas, tempat ibadah, sekolah, hingga akses jalan dan jembatan.

Untuk mendukung penanganan, Polri menyiagakan personel di setiap Polres terdampak. Mereka diperkuat Brimob Polda NTT, BKO Brimob, detasemen K-9 Baharkam, Dokpol Polri, serta konselor untuk trauma healing.

Sementara itu, bantuan logistik dari Mabes Polri terus dikirim ke NTT melalui penerbangan reguler dari Bandara Soekarno-Hatta dan Pondok Cabe. Bantuan tersebut antara lain makanan cepat saji, tenda, selimut, alat kesehatan, dan perlengkapan pendukung lainnya.

Dalam rapat, jajaran juga menyampaikan sejumlah kendala di lapangan, seperti kebutuhan alat angkut untuk distribusi bantuan, opsi pemberian bantuan dalam bentuk dana tunai, serta pendataan khusus terhadap pengungsi mandiri yang belum terjangkau bantuan.